Medan, Gatra.com - Kelompok Kerja Pariwisata Kawasan Danau Toba dan Pariwisata Berkelanjutan (Pokja PKDT & PB) Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah elemen pemerhati Kawasan Danau Toba (KDT).
Kegiatan itu berlangsung di Biro Administrasi Universitas Sumatera Utara, Jalan Dr. Mansyur, Medan, Kamis (8/8). Berbagai elemen termasuk perwakilan pemerintah kabupaten hadir dan memberikan masukan terkait dengan pengembangan pariwisata KDT.
Baca Juga: Sebanyak 28 Destinasi di Kawasan Danau Toba Dibenahi
Ketua Pokja PKDT & PB USU, Nurlisa Ginting mengakui, banyak hal yang tidak bisa mereka kerjakan sendiri. Lembaga ini, sambung Nurlisa, sifatnya mengakomodir dan juga bisa terlibat dalam pengembangan pariwisata KDT yang berkelanjutan.
"Dari pengalaman kami, ada beberapa kendala dalam pengembangan pariwisata KDT. Antara lain karakter sebagian masyarakat yang kurang care dengan wisatawan," kata Nurlisa.
Baca Juga: Kerusakan Danau Toba Parah, BLH Sumut Mengatakan Ringan
Selain itu, masalah kerusakan lingkungan di KDT juga menjadi penghambat utama, ujar mantan Kadisbudpar Sumut ini. Untuk mengatasi masalah yang ada di KDT, salah satu yang diperlukan adalah peran serta para agen change yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Tentunya, kata Nurlisa, mereka yang lebih paham dan kita akan mendampingi serta mengakomodir untuk itu, jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Samosir, Rudi AP Siahaan yang hadir di acara itu mengakui, pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan untuk menutup sejumlah perusahaan perusak KDT.
Baca Juga: Jumlah Wisatawan Danau Toba Diatas 50 ribu
Menurut Rudi, seharusnya pihak berwenang yang bertindak untuk itu. "Bila memang ada rekomendasi bahwa suatu perusahaan merusak KDT, mestinya pihak yang berwenang langsung melakukan tindakan. Misalnya menutup perusahaan, jadi tidak sebatas diskusi," katanya.
Rudi menambahkan, masalah kerusakan lingkungan di KDT, lebih kepada komitmen pihak-pihak yang berwenang. Salah seorang aktivis Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Djamidin Manurung menambahkan, masalah lain di KDT adalah krisis air bersih.
Baca Juga: Tidak Ada Masalah Ekologi Apabila Kearifan Lokal Dijalankan
Djamidin menurutkan sejumlah desa di KDT kesulitan mendapat air bersih. "Masalah krisis air bersih perlu menjadi prioritas. Itu sangat ironis, desanya dekat danau tapi masyarakatnya kesulitan mendapatkan air bersih," ujarnya
Reporter: Jones
