Banda Aceh, Gatra.com - Pemerintah Aceh menandatangani Nota Kesepahaman dengan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) Indonesia di bidang perdagangan kelapa sawit.

Mereka adalah Konselor Senior untuk Iklim dan Hutan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Aceh, dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan.

Pelaksana Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, pihaknya berharap lewat kerja sama itu bisa menjadi pemantik awal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Sehingga petani kelapa sawit akan mengalami peningkatan kapasitas produksi khususnya di bidang Crude Palm Oil (CPO),” ujarnta di Banda Aceh, Kamis (8/8).

Dikatakannya, IDH konsen terhadap produk kelapa sawit ramah lingkungan dan juga pejualan produk kelapa sawit Aceh terus berkembang secara berkelanjutan, tidak hanya sekadar di saat kita ke Eropa saja.

Setelah kerjasama itu, kata dia, nantinya pihak IDH akan menfasilitasi Pemerintah Aceh untuk bertemu pembeli serta meyakinkan mereka terhadap kualitas dan kapasitas kelapa sawit yang Aceh miliki.

“Ada kebutuhan dari pembeli kelapa sawit di Eropa, dengan persyaratan untuk memastikan seluruh produk CPO yang kita hasilkan harus berkelanjutan dan konsen terhadap lingkungan,” kata Nova

Ke depan, jelas Nova, IDH akan terus mengawasi penjualan dan perkembangan CPO Aceh melalui GAPKI dan pengusaha kelapa sawit. Mereka akan memantau agar setiap perusahaan sawit tetap memegang komitmen untuk mempertahankan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Konselor Senior untuk Iklim dan Hutan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia, Oyvid Dahl mengatakan, kerja sama itu terjalin karena target dan indikator yang jelas serta memiliki konsep bisnis yang berkelanjutan.

“Kerja sama yang akan dilakukan berkaitan dengan program dan komitmen Presiden RI tentang moratorium hutan, akses pasar, sehingga kerja sama ini akan terus berkaitan dan terus berkelanjutan,” papar dia.

“Pembiayaan dan investasi hijau yang akan masuk ke Aceh apa pun itu, harus dibangun dengan standar dengan pengelolaan dan kelestarian yang berkelanjutan,” kata Oyvid.