Srinagar, Gatra.com - Pasca pemerintah India mencabut status otonomi khusus Kashmir yang mayoritas muslim, India mengirim ribuan pasukan, memberlakukan jam malam, menutup telekomunikasi dan internet, serta menangkap para pemimpin politik.
Langkah ini telah memperburuk ketegangan yang sudah meningkat dengan negara tetangga India yakni Pakistan, yang mengatakan akan menurunkan hubungan diplomatiknya dengan India. Pemerintah Pakistan lantas meminta Dewan Keamanan PBB untuk bertemu dan mengambil keputusan pasca India mencabut otonomi khusus Jammu dan Kashmir.
Baca Juga: Tentara India Izinkan Umat Muslim di Kashmir ke Masjid
"Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Tetapi India seharusnya tidak salah mengira bahwa kita tidak bisa tinggal diam. Jika India memilih untuk menggunakan lagi kekuatan, Pakistan akan wajib menanggapi, dalam pembelaan diri, dengan semua kemampuannya," ujar Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi menulis dalam surat kepada dewan, seperti dilaporkan Reuters, Rabu (14/8).
Dilansir Aljazeera, hingga saat ini, masih tak jelas bagaimana Dewan beranggotakan 15 perwakilan negara itu akan menanggapi permintaan tersebut. Atau apakah tiap pihak juga perlu membuat permintaan resmi.
Saat ini Polandia memegang kursi Presiden Dewan Kemanan PBB. Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz mengatakan bahwa Dewan telah menerima surat dari Pakistan. Dia berjanji akan membahas masalah itu dan mengambil keputusan yang tepat.
Baca Juga: Sejarah Konflik Kashmir, Konflik Paling Berbahaya di Dunia
Sementara Amnesty International India mengutuk keputusan Mahkamah Agung India untuk mengizinkan New Delhi melanjutkan tindakan pengamanan dan pemadaman komunikasi di Kashmir. Badan tersebut juga menyatakan keprihatinan mendalam atas hak rakyat untuk beroleh kebebasan bergerak, kebebasan berekspresi, dan berpendapat. Mereka juga mengecam penahanan para pemimpin dan aktivis politik, juga gangguan pers untuk secara bebas melaporkan perkembangan terkini dan bertindak sebagai jembatan untuk aspirasi dari Kashmir.
Amnesty mendesak New Delhi untuk melonggarkan pembatasan yang diberlakukan di Kashmir. Mereka memperingatkan bahwa tindakan keras terhadap kebebasan sipil hanya akan meningkatkan ketegangan, mengasingkan rakyat dan meningkatkan risiko pelanggaran HAM lebih lanjut.
