Semarang, Gatra.com - Tak hanya ketidakpastian kapan akan ditutupnya lokalisasi Sunan Kuning melarang bisnis prostitusi. Besaran uang tali asih wanita pekerja seks (WPS) sebagai penerima manfaat penutupan juga tak kunjung benang merahnya.
Ratusan WPS pun saat ini pasrah menunggu kebijakan dari Pemkot Semarang. Mereka menuruti saja proses apa yang dikehendaki oleh pemangku kebijakan soal penutupan lokalisasi. "Ini disuruh datang lagi, padahal kemarin juga datang suruh daftar buka rekening Bank Jateng. Katanya mau dibuat sebagai rekening penerima tali asih," kata WPS berinisial KK, di aula RW IV, Resos Argorejo, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Kamis (15/8).
Perempuan 33 tahun itu mengaku hanya disuruh datang, namun dari kabar yang dia terima hari itu akan mendapat kartu ATM Bank Jateng. Dia juga disuruh oleh pengurus Resos Argorejo untuk membawa rekannya yang belum ikut terdaftar sebagai penerima manfaat tali asih.
"Belum ada kejelasan, mau ditutup kapan, dapat tali asih kapan gak tahu. Kok beda-beda informasinya. Kami ini mau dikemanakan," ucapnya mengeluh.
Dia juga mempertanyakan kenapa harus membuka rekening baru di Bank Jateng, untuk dana tali asih, menurutnya cukup ditransfer sesuai rekening yang dimiliki masing-masing WPS.
"Karena kasihan bagi WPS yang gak punya identitas, tidak bisa daftar buat rekening baru. Tapi masih punya rekening lama yang aktif," katanya.
Soal besaran dana tali asih, KK mengaku akan mendapat uang sebesar Rp 10,5 juta. Dari informasi yang dia dapat, dana itu terdiri dari Rp 5,5 juta dari Kementerian Sosial dan Rp 5 juta dari Pemkot Semarang.
Simpangsiur juga terjadi pada jumlah WPS yang di data, baik oleh Dinas Sosial Pemkot Semarang maupun sesuai data dari pengelola Resos Argorejo. Data itu akan dinyatakan final sebagai penerima manfaat tali asih pada waktu penutupan.
"Ada ketidaksingkronan antara data Dinsos dan data pengelola resos, Dinsos hanya menganggap yang akan menerima tali asih dari mereka yang ikut pelatihan. Sementara pengelola resos berdasar data pemegang KTA saja," kata Ari Istiadi, Ketua LSM Lentera Asa Semarang.
LSM yang yang sudah 17 tahun mendampingi para WPS Sunan Kuning, kata Ari, jumlah WPS saat ini ada 475 orang. Namun data dari Dinsos yang mengikuti palatihan hanya ada 355 orang.
"Ada apa dengan Pemkot, data itu harus valid, sumber data dari mana, karena ini terkait anggaran jadi harus di verifikasi untuk sinkronisasi," katanya.
Disinggung soal besaran dana tali asih, Ari mengaku tidak tahu jelas berapa jumlah yang akan diterima para WPS. Dia menyerahkan semua kebijakan itu pada Pemkot Semarang dan pemerintah pusat yang akan menutup lokalisasi.
"Sebenarnya dampak luasnya pada masyarakat lokal yang bukan WPS, mereka juga mendapat efek bisnis penghasilan adanya lokalisasi. Yang bisa menjamin mereka siapa?," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang Tri Waluyo menyatakan, berdasarkan pendataannya pada hari itu ada 441 WPS yang terdaftar. Data itu akan dia sampaikan kepada wali kota Semarang untuk divalidasi sebagai penerima tali asih.
"Dinsos selaku lembaga merehabilitasi jadi kami hanya mendata mereka yang ber-KTA, karena mereka mengaku dan menyatakan sebagai WPS, kalau mereka sembunyi-sembunyi mana kami tahu dan tidak terdata," katanya.
Terkait besaran tali asih sebesar Rp 10,5 juta, pihaknya memilih tutup mulut, alasannya, belum diputuskan secara legalisasi dan belum diketahui jumlah besarannya.
"Kesepakatan dengan Kemensos belum final, saat ini Pemkot Semarang sedang dalam pembahasan APBD Perubahan, keputusannya nanti ada di Pak Wali siapa saja yang akan ditetapkan mendapat tali asih itu," katanya.
Informasi yang diperoleh Gatra.com jika dana tali asih yang dianggarkan oleh Pemkot Semarang sebesar Rp 2,4 miliar. Dana itu rencananya akan diberikan setelah ada keputusan penutupan lokalisasi Sunan Kuning.
