Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kinerja pemangku kebijakan harus diubah agar efisien dan efektif. Misalnya untuk wakil rakyat, ukuran keberhasilan tidak ditentukan dari seberapa banyak UU yang mampu dibuat.
"Ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak UU, PP, Permen atau pun Perda yang dibuat. Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa bisa dilindungi," kata Jokowi saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Paripurna MPR/DPR/DPD RI, Jumat (16/8).
Baca Juga: Mahfud MD: Ulama Arab Saudi Lari ke Indonesia Bawa Jutaan USD Sebar Paham Radikal
Jokowi lantas menyindir anggota dewan yang banyak melakukan studi banding ke luar negeri. Padahal jaman sekarang apapun bisa didapatkan melalui smart phone.
"Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smart phone kita," ucapnya.
Baca Juga: Anggaran Pendidikan 2020 Dialokasikan Rp505,8 Triliun
Jokowi terlihat mengeluarkan smart phone miliknya dan menerangkan efisiensi yang dimaksud olehnya.
"Mau ke amerika? Mau ke Rusia? Jerman? Di sini (smart phone) sudah ada semuanya. Saya kira, ini juga relevan untuk bapak ibu anggota dewan," tegas Jokowi disambut tepuk tangan peserta sidang.
Lebih lanjut, Jokowi mendukung segala bentuk penegakan hukum dan HAM. Ia kembali mengingatkan bukan persoalan beberapa orang yang ditangkap dan kasus yang terungkap, namun harus dipikirkan juga tentang potensi kerugian yang dapat diselamatkan.
"Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun," ucap Jokowi.
