Sleman, Gatra.com - Presiden Joko Widodo berencana memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan,meski belum menyebut lokasi secara persis. Pakar pembangunan daerah, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Mudrajad Kuncoro, menilai Kalimantan Timur adalah lokasi paling tepat.

Mudrajad menjelaskan Kalimantan Timur menyumbang perekomonian di Pulau Kalimantan sekitar 58-63%. Sumbangan Kaltim lebih dari separo Kalimantan,” ujar dia kepada Gatra, Senin (19/8).

Selain itu, infrastruktur Kaltim paling siap, seperti jalan tol Balikpapan-Samar, pelabuhan besar kelas utama di Balikpapann, pelab kelas utama, hingga bandara di Baikpapan dan Samarinda serta bandara perintis lain. “Aksesnya memenuhi syarat,” ujar Mudrajad.

Menurut dia, tanah milik negara di provinsi itu juga masih banyak, termasuk lahan yang sempat disambangi Presiden Jokowi di Bukit Suharto. Kaltim memiliki lahan negara skeitar 60 ribu hektar yang dekat pantai dan pedalaman.

Baca Juga: Ibu Kota Baru Tiru London, Ini Detail Rencananya

Jika hendak membangun ibu kota baru dengan konsep hutan kota, Kaltim juga cocok. Konsep ini mendirikan bangunan untuk ibu kota tapi mempertahankan hutan dan kawasan hijau di sekitarnya. “Di manapun lokasinya enggak masalah karena ada 60 ribu hektar tanah di situ milik negara,” katanya.

Ia menjelaskan pemindahan ibu kota di luar Jawa tak lepas dari langkah Jokowi membangun dari luar Jawa, terutama kawasan pinggiran dan kawasan timur. Selama ini sumbangan ekonomi Jawa ke produk domstik bruto 59%, bandingkan dengan seluruh kawasan timur yang hanya 20%.

"Jokowi sadar, gravitasi ekonomi masih bias kawasan Indonesia barat, terutama Jawa. Makanya strategi utama Jokowi membangun dari pinggiran dan desa, ” katanya. Kendati, pembangunan tol tetap mendongkrak ekonomi Jawa.

Baca Juga: Pakar UGM Nilai Kabupaten Ini Paling Tepat Jadi Lokasi Ibu Kota Baru

Toh, selama pemerintahan Jokowi, perekonomian di hampir semua wilayah, terutama kawasan timur seperti Maluku, dan Papua, naik. Namun hanya Kalimantan yang sumbangan PDB-nya turun di kisaran 9% menjadi 8%. “Kalimantan turun karena mengandalkan komoditas tambang yang harganya di dunia lagi turun. Jadi wajar kalau ekonominya turun,” katanya.

Mudrajad menjelaskan pemindahan ibu kota menjadi salahsatu terobosan kebijakan melalui sejumlah pendekatan yakni pendekatan SDM, sektoral, spasial, dan pembiayaan.

Pendekatan pembiayaan ini coba diterapkan dalam pemindahan ibu kota melalui skeman public private partnership, yakni kemitraan dengan dunia usaha. Dengan demikian, anggaran negara bisa ditekan.

“Istana negara atau sistem pertahanan memang harus dibangun negara. Tapi fasilitas seperti jalan tol bisa diserahkan ke swasta. Terobosan kebijakan ini harus diarusutamakan,” kata Mudrajad.