Jakarta, Gatra.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (KMSKE) mengkritisi keefektivitasan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam penerapan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/ FTA). Koalisi ini menilai ASEAN mandul dalam mengaplikasikan FTA ke negara-negara anggotanya.
"Ketika terjadi perundingan FTA di beberapa negara ASEAN, seharusnya ASEAN mengambil inisiatif untuk melibatkan masyarakat sipil. Ini tidak. Ketika perundingan itu masuk ke negara yang tidak demokratis, pertemuan antara negosiator dan masyarakat sipil tidak bisa dilakukan," ucap Direktur Indonesia for Global Justice, Rachmi Hertanti saat melakukan aksi di depan gedung ASEAN, Jakarta, Jumat (23/8).
FTA yang dicontohkan Rachmi adalah yang digugat oleh KMSKE hari ini, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Rachmi berpandangan peran ASEAN dalam hal ini harus segera diubah, ASEAN harus benar-benar bisa mewujudkan slogan: Masyarakat ASEAN.
"Peran ASEAN ada di mana kalau ujung-ujungnya FTA seperti ini diserahkan kepada masing-masing negara? Kalau di negara yang tidak demokratis bagaimana? Rugi dong," kata Rachmi.
Rachmi mengemukakan, pihaknya telah mencoba mendekati pemerintah Indonesia dan Sekretariat ASEAN dengan memberikan surat terbuka tentang hal tersebut, tetapi belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Rachmi menginginkan semua informasi RCEP dibuka kepada publik serta publik juga lebih dilibatkan, dan ASEAN, khususnya Indonesia, bisa lebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang menjadi kepentingan publik.
