_thumb.png "BP2MI Upayakan Peningkatan Penempatan PMI ke Korea Selatan")
Pekanbaru, Gatra. com - Masa bakti anggota DPRD Riau 2014-2019 tinggal hitungan hari. Dengan kondisi ini diperkirakan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 bakal molor.
"APBD 2020 sedang kita bahas, nanti sampai dimana selesainya itu lah dia. Prioritasnya memang pada APBD P 2019 lantaran digunakan untuk tahun ini. Kalau APBD 2020 itu kan untuk tahun depan," kata Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo kepada Gatra.com, Selasa (27/8).
"Jadi APBD 2020 tidak kita paksakan. Hanya saja kita memang menjadwalkan juga, kalau memungkinkan bisa kita selesaikan sekarang, ya kita bahas juga di periode sekarang. Tapi kalau tidak selesai juga, nanti kita minta bantu kepada kawan-kawan untuk diselesaikan di periode berikutnya," tambah Sunaryo.
Di sisi lain, bagi Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, APBD P 2019 merupakan ruang untuk mengakomodir sejumlah janji kampanye yang pernah diutarakan. Seperti penyaluran bantuan keuangan (bankeu) untuk tingkat pemerintahan desa. Perubahan APBD sendiri merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.
"Seluruh desa di Riau nanti bakal dapat bankeu. Begitu juga dengan kecamatan. Besaranya Rp100 juta. Kita akan kejar pengesahan APBD P, ya semoga Agustus rampung," kata Syamsuar.
DPRD Riau sudah melakukan rapat paripurna pandangan fraksi terkait APBD P 2019 pada Senin (26/8). Dalam postur anggaran itu ada penambahan duit senilai Rp271 miliar. Sementara pembahasan APBD 2020 yang saat ini berlangsung di tingkat komisi justru diwarnai riak-riak antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan DPRD Riau. Salah satu riak-riak itu adalah soal anggaran untuk Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
