Pekanbaru, Gatra.com - Aksi pengusiran yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Rantau Kopar terhadap petugas Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Riau beberapa waktu lalu, berbuntut panjang.
Jelang siang tadi, sejumlah anggota Komisi II DPRD Riau; Husaimi Hamidi, Syahroni Tua, Septina Primawati, Mira Roza hingga Suyadi, menggelar pertemuan dengan BPKH dan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Bagan Siapiapi di Kantor Lurah Sei Rangau.
Sekretaris Lurah Sungai Rangau, Firman Assegaf dan Zulkifli yang mewakili masyarakat, juga ada dalam pertemuan itu.
Hanya saja, meski pertemuan itu dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Syafrudin Poti, namun yang hadir di sana bukan Kepala BPKH Wilayah XIX, Sofyan, tapi hanya Kepala Seksi PPKH, M. Fadhli yang ditemani seorang staf.
Kepada Gatra.com, Husaimi mengatakan kalau kedatangan mereka ke Sungai Rangau itu untuk menyikapi keluhan masyarakat yang mengatakan kalau BPKH telah melakukan pematokan lahan secara sepihak.
"Kita enggak mau terjadi keributan. Makanya kami dari komisi II yang membidangi perkebunan dan juga kehutanan, turun langsung untuk mengkonfirmasi," ujarnya.
Hasilnya, pegawai kehutanan tadi mengaku kalau pihaknya justru sudah melakukan sosialisasi, baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan.
Pegawai itu juga kata Husaimi mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan pemetaan biar perkampungan, lahan-lahan budidaya masyarakat yang luasnya 2-4 hektar bisa diusulkan untuk pembebasan.
"Nah, tujuan semacam ini yang belum dipahami oleh masyarakat. Ini tentu akan kita tindak lanjuti dengan memanggil instansi terkait ke DPRD Riau. Kita enggak mau nanti ada petugas negara dihakimi oleh masyarakat. Jadi ini akan kita tindaklanjuti biar pemerintah dalam bekerja aman, masyarakat juga aman," katanya.
Di sisi lain, Syafrudin Poti meminta agar dalam menjalankan tugasnya BPKH tetap menjalankan prosedur yang benar. Selain sosialisasi, saat di lapangan, BPKH sebaiknya mengajak masyarakat pemilik lahan untuk sama-sama memasang patok jika lahan itu akan dipatok.
"Tujuan proyek pematokan itu juga musti disampaikan, jika itu proyek pematokan yang musti kejar target, sampaikann juga. Ya, kedepankan kerja-kerja yang beradaplah. Jangan sampai memancing gejolak di masyarakat," pintanya.
Pertemuan di Kantor Lurah Sungai Rangau tadi kata kader PDI Perjuangan ini tak berhenti sampai di situ. Pihaknya akan segera mengundang BPKH dan instansi terkait, serta masyarakat yang terdampak pematokan tadi.
"Petani dan asosiasi petani juga akan kita undang. Kita dudukkan ini bersama-sama, biar semuanya terbuka dan clear. Jangan ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, seorang tokoh pemuda Rantau Kopar, Zulkifli mengusir petugas BPKH yang datang ke kampungnya.
Baca juga: Warga Rantau Kopar Usir Petugas BPKH Riau, Zulkifli: Mereka Sudah Kayak Penjajah!
Pengusiran itu terjadi lantaran Zul tak mau kampungnya dipatok-patok tanpa alasan yang jelas. Aksi Zul ini rupanya mendapat dukungan dari Datuk Adat Suku Melayu rantau Kopar, Alfian.
Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Riau Rantau Kopar ini sampai-sampai membikin surat penolakan resmi yang diteken langsung oleh Lurah Rantau Kopar, Zarina Harianti dan Camat Ratau Kopar, April Manri.
Salah seorang petani sawit dan juga tokoh pemuda Baganbatu, Irwansyah, mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat Rantau Kopar itu.
"Kalau kejadian yang sama terjadi di tempat kami, tentu kami juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara kami di Rantau Kopar," katanya kepada Gatra.com.
Dimanapun kata Irwansyah, tidak akan ada masyarakat yang mau haknya diambil paksa. "Ya iyalah. Masak main-main patok begitu. Kalau itu hanya sekadar inventarisasi, ngapain juga harus memasang patok-patok besar seperti itu? Ini kan terkesan ada yang ditutup-tutupi. Silahkan saja mereka membikin proyek patok-patok, tapi jangan menumbalkan masyarakat lah," pintanya.
Irwansyah sendiri mengaku mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Riau. "Respon cepat semacam inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami sangat mengapreasisasi. Mudah-mudahan akan seperti ini terus hingga persoalan-persoalan yang ada bisa segera terselesaikan," ujar Irwansyah.
Abdul Aziz
