Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo menilai, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum maksimal menjadi Sumber Pendapatan Daerah.

Dia mengimbau agar BUMD meninggalkan pola-pola lama untuk dapat memberikan pemantapan perekonomian di daerah serta menunjang perekonomian nasional. 

"Ada 1.097 BUMD di Indonesia, namun berdasarkan laporan yang saya lihat dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), ada sekitar Rp340 triliun, namun terkait dengan laba yang dicapai baru mencapai kurang lebih Rp10 triliun saja. Sehingga kalau kita lihat perbandingan aset dan laba ini baru mencapai 3%," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (28/8). 

Baca Juga: Kemendagri Berikan 5 Poin Penting Dorong Penyehatan BUMN

Hadi berharap, BUMD mampu memberikan kepuasan dan pemantapan ekonomi melalui laba atau keuntungan yang diraih. Kepuasan tersebut bisa dilakukan dengan penataan sumber-sumber pendapatan dan pemisahan aset.

"Jadikan BUMD untuk dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, pemilik modal maupun stakeholder terkait, jangan sampai isinya merugi terus. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya penataan agar mampu menjadi sumber-sumber pendapatan daerah terutama pada aset yang harus dipisahkan," tegasnya. 

Perubahan pola pikir, menurut dia, merupakan langkah awal untuk peningkatan budaya kerja demi meningkatkan perekonomian di daerah. 

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Kemendagri Tunggu Jawaban DPR

"Kita harapkan upaya ke depan, kita harus melakukan perubahan dalam pola pikir dan budaya kerja serta target yg dicapai. Kita harus lakukan pemahanan dan pemantapan ke depan agar kinerja BUMD betul-betul bisa memberikan pemantapan perekonomian di daerah dan menunjang perekonomian nasional," tuturnya.