Jakarta, Gatra.com - Sejumlah organisasi bantuan hukum mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (30/8). Kedatangan organisasi yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI ini untuk melakukan audiensi dengan anggota dewan perihal peraturan pemberian bantuan hukum.
Anggota Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, Dian Novita mengatakan, dalam audiensi itu pihaknya menyampaikan soal peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum. Ia mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Hukum segera disahkan.
"Kami mendorong DPRD DKI agar dapat memperjuangkan pembentukan Perda Bantuan Hukum di DKI Jakarta. Sebelumnya, hal ini pernah dibahas pada 2014 namun tidak dilanjutkan kembali," ujar Dian, Jumat (30/8).
Perda ini, kata Dian, untuk mengimplementasikan peraturan sebelumnya yang tercantum dalam Undang-undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya di DKI Jakarta. Menurutnya, perlu ada perluasan kriteria penerima bantuan hukum yang mencakup kelompok-kelompok rentan.
"Kelompok rentan itu seperti perempuan korban kekerasan, korban perdagangan manusia, anak, hingga disabilitas. Kriteria penerima bantuan hukum saat ini sempit, dan hanya terbatas pada mereka yang tidak mampu secara ekonomi," katanya.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan, menuturkan, Tuntutan para advokat ini sejalan dengan partainya. Dalam satu tahun ke depan, PSI juga akan memperjuangan Perda Bantuan Hukum.
"Kita harus memperhatikan segala aspek yang lain. Perlu kajian mendalam agar penerima bantuan hukum tepat sasaran, dan bermanfaat pada masyarakat. Bila persyaratan itu terpenuhi, akhir tahun ini dapat masuk ke Prolegda 2020," kata August.
Sebagai informasi, Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI Jakarta merupakan gabungan organisasi bantuan hukum yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH APIK Jakarta, LKBH FH UNKRIS, LBH GP Anshor, MaPPI FH UI, ILRC, IFLC, Bandung Wangi, OPSI, Suara Kita, dan Parinama Asrha.
