Jakarta, Gatra.com- Mayoritas calon legislatif yang berhasil menduduki kursi parlemen merupakan laki-laki. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebutkan, perwakilan rakyat di parlemen masih rendah.
Meski, pada Pemilu 2019, kebijakan kuota pencalonan 30% perempuan dalam daftar calon meningkat dibandingkan empat periode pemilu sebelumnya. Titi mengatakan, terdapat 118 atau 20,5% dari 575 kursi DPR akan diduduki oleh perempuan. Namun, menurutnya, kenaikan jumlah tersebut tidak terlalu signifikan.
“Hanya bertambah 21 kursi dari Pemilu 2014 lalu. Jumlah keterpilihannya sebanyak 97 anggota DPR perempuan. Sebagian besar perempuan yang terpilih ialah yang menempati nomor urut 1 dan 2,” katanya melalui rilis yang diterima Gatra.com, Sabtu (31/8).
Direktur Eksekutif Perludem berharap, terdapat kenaikan signifikan. Peran perempuan di dunia politik masih kurang mendapatkan perhatian. Pada Pemilu 2019, pemilih terfokus pada calon legislatif dari kalangan laki-laki. Sedangkan, ada masyarakat yang hanya memilih calon presiden. Hal ini berdampak pada total perolehan suara.
Selain itu, Titi juga menyoroti ketimpangan pada internal partai. Umumnya, partai politik terlalu mengandalkan calon legislatif laki-laki. Tentunya, kondisi ini perlu perubahan, agar perempuan dapat memiliki hak seimbang.
“Pola rekrutmen politik di internal partai politik yang masih menjadi urusan “dapur partai politik”. Belum sepenuhnya demokratis, menjadi salah satu tantangan partisipasi perempuan dalam mendorong kebijakan afirmasi,” tuturnya.
Oleh karena itu, Titi berpendapat, perlu ada evaluasi kebijakan mengenai efektivitas penggunaan kebijakan kuota 30% perempuan dalam pemilu.
“Alternatif pengaturan kebijakan affirmative action dalam pemilu sangat perlu dipikirkan. Disimulasikan dalam rangka meningkatkan angka keterwakilan perempuan di legislatif untuk pemilu berikutnya,” katanya.
