Jakarta, Gatra.com - Staf riset Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA), Sigit Karyadi Budiono, mendesak pemerintah untuk memperluas cakupan pemipaan, alih-alih masuk ke dalam penyediaan air minum dalam kemasan (AMDK) dalam sistem penyediaan air minum (SPAM).
"Perluasan kita maunya hak atas air tidak memandang status, apakah masyarakat miskin, dan sebagainya juga harus dapat subsidi. Itu yang perlu dicatat," katanya di Kantor Eksekutif Walhi di Jakarta, Minggu (1/9).
Menurutnya, perluasan layanan pemipaan dapat mengamankan sumber daya air dari dampak ekstraksi air tanah secara berlebihan yang terjadi di kota-kota besar. Untuk pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) selaku perpanjangan tangan negara. Oleh karena itu, Sigit menekankan pentingnya penguatan fungsi PDAM.
"Kalau swasta tetap mau berusaha tidak masalah. Kita tidak menentang swasta, tapi prioritasnya dulu," ujarnya. Prioritas dalam pengelolaan air, menurutnya, mencakup kebutuhan sehari-hari dan irigasi pertanian.
Manager Kampanye, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Wahyu Perdana, mengungkapkan, penggunaan air di Pulau Jawa melebihi 90 persen daya dukungnya. Salah satu dampak yang timbul adalah penurunan permukaan tanah di Jakarta.
Mengutip data dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Wahyu mengatakan, hanya sepuluh persen pengguna air di DKI Jakarta yang memiliki surat izin pengguna air tanah (SIPA) per 2017. Hal ini menyebabkan kebutuhan air sulit untuk dihitung
"Kalau (kebutuhan air) enggak dihitung secara baik, bukan hanya krisis air yang kita hadapi, melainkan juga kerusakan ekosistemnya," ujarnya.
