Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fadli Zon menyebut bahwa pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur lebih kepada keinginan Presiden dan pemerintah sendiri, bukanlah kehendak rakyat. Dia menyarankan agar pemerintah dalam pencanangan pemindahan ibu kota melibatkan masyarakat sebagai pemberi mandat kepada kepala negara.

"Apakah memang rencana pemindahan ibu kota ini keinginan rakyat seluruh Indonesia? Atau sekedar keinginan pribadi presiden dan kelompoknya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dipikirkan dan harus didengarkan aspirasi masyarakat. Ini adalah hak dari masyarakat juga untuk ikut menentukan di mana Republik Indonesia punya ibu kota," ungkap Fadli saat ditemui di Ruang Abdul Muis Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut Fadli, sesungguhnya Jakarta masih cocok menyandang status sebagai IKN. Dalam situasi sekarang ini, Jakarta dinilai sebagai kota yang masih mampu menunjang roda ekonomi dan pemerintahan negara. Jika memang harus ada rencana ibu kota, dia menyarankan Indonesia mencontoh Malaysia yang dinilai sukses dalam rencana pemindahahan ibukotanya.

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Diramalkan Bakal Seperti Mobil Esmeka?

"Kalau mau memindahkan ibu kota ke [lokasi] yang dekat-dekat [dan] secara infrastruktur memadai. Ya seperti ke Jonggol, seperti Kertajati. Itu namanya split capital seperti yang dilakukan Malaysia kepada Putrajaya. Putrajaya itu hanya 25 km dari Kuala Lumpur. Jadi masuk akal gitu untuk memindahakan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis tetap di Kuala Lumpur. KL tidak kehilangan status sebagai ibu kota, tetapi Putrajaya pusat pemerintahannya," imbuhnya.

Fadli juga menyoroti soal pembiayaan pemindahan ibu kota. Karena, pemerintah tidak memasukkan anggaran untuk wacana tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

"Belum ada penyampaian wacana termasuk kepada DPR untuk mendukung rencana tersebut. Bahkan termasuk dalam nota keuangan RAPBN yang disampaikan tidak ada satupun item anggaran belanja yang menyebutkan rencana pemindahan ibu kota tersebut. Jadi ini pembiayaannya dari mana?" kritik dia.