Jakarta, Gatra.com - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Nusron Wahid, kecewa karena sudah 10 bulan lebih tidak diadakan rapat pleno. Menurutnya, rapat pleno penting dilaksanakan mengingat banyak agenda politik penting yang membutuhkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Sampai hari ini bulan September berarti lebih dari 10 bulan tidak ada rapat pleno, padahal banyak agenda urgent dan agenda penting yang membutuhkan keputusan bersama," ujar Nusron di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).

Baca juga: Golkar Terbelah Tiga Kubu, Eks Gubernur Jambi Diminta Ketua

"Dalam pleno salah satunya keputusan penetapan AKD [Alat Kelengkapan Dewan] pimpinan DPRD provinsi atau kabupaten se-Indonesia yang itu perlu ditetapkan melalui DPP,"  ungkapnya.

Selain itu, Nusron juga mengaku bingung ketika datang ke kantor DPP Partai Golkar untuk meminta penjelasan perihal kapan rapat pleno akan digelar, namun ternyata kantor DPP ditutup dan dijaga oleh aparat keamanan.

"Ini ada sesuatu yang sangat tragis karena bagaimana seorang pengurus, bendahara partai [Robert Kardinal] yang selama kami bayar listrik, maintenance, dan bayar mereka semua tapi enggak bisa masuk ke DPP sendiri. Ini saya kehilangan akal sehat saya ini," ucap Nusron.

Menurut Nusron, berdasarkan peraturan organisasi SK Nomor 148 Tahun 2016 rapat pleno harus dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam 2 bulan. Ia juga mengatakan rapat pleno terakhir bahkan dilakukan pada bulan Desember 2018.

Baca juga: Sebut Ada Rapat, DPP Golkar Dijaga Ketat Polisi

"Tapi dari habis pemilu bulan April, sampai sekarang belum dilaksanakan rapat pleno sama sekali. Kita rapat pleno terakhir bulan Desember 2018. Sekaligus rapat waktu itu persiapan pileg itu Desember," ujar Nusron.

Hadir juga dalam konferensi pers ini Wasekjen Golkar, Viktus Murin; Bendahara Umum Golkar, Robert Kardinal; dan Dewan Pembina KPPG, Ula Nuhrachwati.