Semarang, Gatra.com- Agar masyarakat sadar hukum, Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Tengah akan mengadakan program satu desa satu advokat atau pengacara. Ketua DPD KAI Jawa Tengah (Jateng), Theo Wahyu Winarto, menyatakan program satu desa satu advokat bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya kasus hukum terjadi di masyarakat.

“Harapan kami nantinya masyarakat sadar hukum serta bisa menyelesaikan permasalahan hukum dengan damai, tidak perlu sampai ke pangdilan,” katanya didampingi sejumlah pengurus KAI Jateng saat bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di ruang kerjanya di Semarang, Jumat (13/9).

Untuk menyiapkan program satu desa satu advokat ini, lanjut Theo, KAI akan menggelar workshop guna menemukan formulasi yang tepat sesuai kebutuhan. Desa-desa di Kabupaten Klaten akan menjadi proyek pertama karena telah memiliki jumlah advokat yang banyak sehingga memudahkan operasionalnya.

“Soal anggaran untuk program satu desa satu advokat rencanyanya akan ditanggung KAI. Meski di desa dana desa, tapi bila tidak ada pos untuk mendukung pendanaan tidak tidak masalah,” ujarnya. Menanggapi program KAI ini, Ganjar Pranowo menyambut baik serta mendorong segera merealisasi program tersebut agar masyarakat sadar hukum.

“Langsung jalan saja. Ini artinya, KAI Jateng proaktif. Harapannya agar masyarakat sadar hukum, penggunaan dana desa tidak bermasalah,” kata dia. Sebelum menjalankan program tesebut, Ganjar menyarankan supaya KAI menguji dan membuat model satu desa satu advokat di satu kabupaten. Jika hasilnya memuaskan, dapat dilakukan di seluruh desa di Jateng.

Orang nomor satu di Jateng ini lebih lanjut, menyatakan KAI bisa memanfaatkan sosial media, dengan membuka ruang konsultasi virtual melalui Facebook, Twitter atau Instagram. “Atau membuat aplikasi sendiri, misi sosial KAI pun akan mengena. Terus jaga kekompakan,” ujar Ganjar.