Sarolangun, Gatra.com - Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tenaga Tata Usaha (TU) dan Operator Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sarolangun, Jambi yang mengaku dari berbagai Korwil Sarolangun mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat mempertanyakan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Kedatangan kita untuk menyampaikan dan meminta kejelasan terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sampai saat ini, dari bulan Januari sampai September 2019 tak kunjung cair. Padahal kita telah melaksanakan kewajiban di sekolah masing-masing tempat kita mengabdi," kata salah satu Perwakilan Korwil Pauh, Nely Sakura kepada Gatra.com, Senin (16/9).
Ia mengatakan, jika mereka menuntut untuk mengeluarkan TPP mereka yang saat ini sudah 9 bulan belum cair, ditambah TPP 13 dan 14 jadi berjumlah 11 bulan.
"Kami hanya menuntut hak kami. Karena orang lain dari bulan Januari sampai September keluar terus, sedangkan kami dari Januari sampai September belum juga ada kejelasan," kata Nely Sakura.
Ia menyebut, besaran TPP yang seharusnya diterima pihaknya sebesar Rp600 ribu setiap bulannya, ditambah lagi TPP 13 dan 14.
Selain mendatangi Dinas Pendidikan, sebelumnya mereka juga sempat mempertanyakan masalah anggara TPP tersebut ke Bappeda Sarolangun. Maka diketahui jika untuk anggaran TPP tersebut tahun 2018 sebesar Rp2 miliar lebih dan untuk tahun 2019 sebesar Rp3 miliar lebih.
"Kalau tahun 2018 yang lalu kami semua menerima TPP tersebut, sedangkan untuk tahun 2019 ini kami belum menerima sama sekali. Inilah yang kami pertanyakan, padahal dari Bappeda sudah ada dianggarkan," katanya.
Untuk itu ia dan rekan-rekannya saat itu berharap mendapatkan titik terang terkait masalah ini. Sebab mereka merasa keberadaan mereka ada dengan beban kerja mereka sangat berat.
Pantauan Gatra.com saat itu, Karena ada rapat, akhirnya puluhan orang itu sempat menunggu sampai selesai rapat. Usai rapat rombongan diterima oleh Kasubbag TU Dinas Pendidikan Sarolangun.
Namun terkait masalah itu, belum ada tanggapan dari yang berkompeten menjawab persoalan tersebut. Lantaran kepala Dinas Pendidikan sedang Dinas luar dan Sekretaris juga lagi ada acara di luar. Sementara untuk para kabid yang ada saat itu tak satupun yang berani mengeluarkan statemen untuk menanggapi persoalan itu.
