Ankara, Gatra.com - Pemimpin Turki, Rusia dan Iran mengumumkan pembentukan komite untuk merancang konstitusi baru Suriah sebagai langkah pertama
penyelesaian konflik delapan tahun Suriah.
Dilansir Aljazeera, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin (16/9) menjadi tuan rumah pertemuan kelima Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Iran Hassan Rouhani.
Pertemuan di Ankara berfokus pada Idlib, benteng terakhir pemberontak di mana serangan oleh pasukan pemerintah Suriah, yang didukung oleh kekuatan udara Rusia, telah menewaskan ratusan warga sipil dan mengancam Turki melalui eksodus pengungsi baru.
Pembicaraan ketiga pemimpin itu menunjukkan bentuk komitmen terhadap komite konstitusi yang terdiri dari pemerintah, oposisi, dan anggota masyarakat sipil. Erdogan, mendukung berbagai kelompok oposisi. Iran dan Rusia sependapat dengan Presiden Bashar Al-Assad. Mereka mengatakan, inisiatif lebih lanjut akan menjadi nyata di hari berikutnya.
"Kami percaya pekerjaan komite konstitusi akan menentukan. Akhirnya menormalisasi situasi di Republik Arab Suriah," ujar Putin.
Menanggapi pertemuan itu, Profesor emeritus di Universitas Sabanci Istanbul Ahmet Evin mengatakan, komite itu akan menguntungkan al-Assad. "Ini merupakan mayoritas. Perumusan konstitusi, pada dasarnya melakukan dua hal, secara internasional mendemokratiskan rezim dan juga melegitimasi itu. Saya pikir, Moskow tepat sasaran. Ini merupakan kemenangan bagi Moskow dan [al] Assad," ujarnya.
Kamal Alam, seorang analis militer yang berbasis di London, mengatakan pembentukan komite konstitusi tidak mengubah apa pun di lapangan. "Dari tiga negara, Rusia adalah pemenang yang keras dan jelas di sini. Iran adalah negara yang lemah saat ini, sementara Turki terjebak di tengah Eropa, Amerika dan Rusia. Rusia berada di kursi pengemudi dan itu berarti al-Assad dan pemerintah Suriah berada di posisi yang lebih baik," ujar Alam.
Juru Bicara Komisi Negosiasi Suriah, Yahya al-Aridi mengatakan, seluruh pihak yang terlibat konflik berkepanjangan, memandang komite konstitusi sebagai gerbang di mana solusi politik dapat dicapai. Al-Aridi mencatat, komite konstitusi itu sebagai langkah pertama menuju penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB yang melindungi hak warga Suriah.
"Itu tidak akan memberikan oposisi atau hak penuh Suriah, tetapi setidaknya itu menempatkan Suriah kembali ke jalur pada masalah yang berkaitan dengan kebebasan dan demokrasi," ucap Aridi.
Dalam pertemuan di Ankara, Erdogan mengutuk hilangnya nyawa warga sipil di Idlib, di mana menurut PBB, lebih dari 1.000 warga sipil telah tewas sejak pasukan al-Assad mulai menyerang provinsi di barat laut Suriah itu sejak akhir April.
Putin dan Rouhani menyoroti keberadaan teroris seperti Hay'et Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya berafiliasi dengan al-Qaeda, sebagai alasan untuk melakukan operasi militer. Meski gencatan senjata disepakati pada akhir Agustus, ada laporan serangan artileri dan serangan udara oleh pasukan pemerintah dalam beberapa hari terakhir.
Selain itu, dalam perang tersebut sekitar tiga juta warga sipil yang terperangkap. Puluhan ribu kini berkumpul di dekat perbatasan Turki ketika mereka mencoba melarikan diri dari pertempuran ke selatan.
Pemerintah Turki, yang telah menampung 3,6 juta warga Suriah, mengkhawatirkan pertempuran lebih lanjut dapat menciptakan gelombang baru pengungsi serta masuknya kelompok militan ke negaranya.
