Jambi, Gatra.com – Kabut asap semakin pekat di Jambi imbas dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tak kunjung teratasi, kepekatan ini terjadi sejak beberapa pekan. Terutama pada malam hari.

Udara yang dihirup oleh masyarakat sudah kotor. Polusi ini bisa berdampak buruk kepada masyarakat. Bahkan, suasana pada siang hari terlihat mendung dikarenakan kondisi asap. Namun aktivitas masyarakat masih terlihat berjalan normal. Sejumlah sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar yang dapat merugikan kesehatan pelajar.

Ironisnya, Gubernur Jambi, Fachrori Umar hanya membagikan masker kepada masyarakat. Masker dibagikan menyasar ke pedagang maupun pembeli di Pasar Angso Duo, Kota Jambi, Rabu (18/9) pagi.

"Ada 5.000 masker yang diberikan secara gratis kepada masyarakat, dan secara simbolis, gubernur membagikan ke beberapa orang warga," ujar Karo Humas dan Protokol Provinsi Jambi, Johansyah.

Gubernur Jambi Fachrori Umar berpendapat, saat ini kondisi udara di Provinsi Jambi khususnya di Kota Jambi sudah mulai tidak layak lagi untuk kesehatan masyarakat Jambi.

"Saya membagi-bagikan masker sebagai salah satu bentuk perhatian kita akan dampak bagi kesehatan dari kabut asap ini. Di samping itu, Tim Satgas Karhutla terus berupaya memadamkan titik-titik api yang ada di Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur,” ujar Fachrori.

Fachrori mengajak masyarakat maupun pedagang di Jambi pentingnya menjaga kesehatan di tengah tengah kondisi udara Jambi saat ini yang sangat tidak kondusif, karena kabut asap yang saat ini menyelimuti Jambi mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya gangguan saluran pernapasan.

"Kemarin, Selasa 17 September 2019, saya perintahkan Asisten II Sekda Provinsi Jambi Agus Sunaryo dan seluruh Tim Satgas Karhutla bersama Polda, Danrem dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, bupati terkait untuk duduk bersama dalam mengatasi Karhutla di Provinsi Jambi. Usai pembagian masker ini, kami melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Muaro Jambi melihat langsung berapa titik api yang sedang terbakar di Kumpeh," kata Fachrori.

Terpisah, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, H. Usman Ermulan, tak sependapat terkait ancaman pencopotan oleh Presiden Joko Widodo kepada pangdam, kapolda dan danrem, jika tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Usman, dalam hal memberikan izin bagi perusahaan perkebunan adalah kepala daerah, bukan TNI maupun Polri.

"Yang kasih izin adalah kepala daerah, kenapa harus jadi korban pangdam, kapolda dan danrem. Dia tidak tahu menahu soal itu, ketika ada api harus diganti. Dosanya, jangan dong dilempar ke pihak lain," ujar eks Anggota DPR RI ini.

Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat ini menyebutkan, seharusnya dalam hal memberikan izin pemerintah juga menata keseimbangan antara mana lahan sawit dan karet serta hutan. "Yang memberi izin harus bertanggung jawab. Makanya, jangan asal memberikan izin," kata Usman.

Baginya, pemerintah harus lebih tegas terhadap pihak perusahaan selaku pemegang izin perkebunan untuk bertanggung jawab dalam mengatasi karhutla di wilayahnya. "Jangan melepaskan tanggung jawab ke petugas saja," ujar Usman.