Bogor, Gatra.com – Sebanyak 120 Petinggi Pengadilan Indonesia yang terdiri dari Ketua Hakim, Ketua Pengadilan terekomedasikan Kompeten menjalankan workshop dan Uji kompentensi Humas (UKH). Ini merupakan kegiatan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP-LSPR), sejak tanggal 16-20 September 2019.
Direktur LSP-LSPR, DR Andre Ikhsano, mengatakan, kerja sama ini merupakan jawaban MA pada pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, keterbukaan informasi, dan tanggapan masyarakat. Terutama dalam menyerap fenomena dan menjadi lompatan ke depan sekaligus tantangan bagi profesi humas. Khsusnya, menggiring opini publik yang handal di masyarakat.
“Sertikasi kompetensi Humas ini bagi para ketua pengadilan diharapkan dapat menjadi senjata menciptakan Mahkamah Agung yang transparan. Secara teknis, uji kompetensi ini tentu berperan dalam menyampaikan berbagai produk hukum dalam bahasa komunikasi yang mudah dicerna oleh masyarakat umum,” ujar Andre Ikhsano, di Pusdiklat MA, Cisarua, Bogor, Jumat (20/9/2019), melalui rilis yang diterima Gatra.com.
Rangkaian workshop dan uji kompetensi ini, diawali dengan diskusi panel interaktif yang terfokus pada media management dan strategi pembentukan opini publik di media. Acara ini juga dilanjutkan dengan beberapa workshop yang mengangkat sejumlah topik seperti, public speaking, risk management, digital PR, serta media handling. Hal ini bertujuan untuk menggali dan memperkaya keilmuan kritis dan aplikatif bagi para praktisi humas.
“Hal tersebut, merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh MA dalam memahami adaptasi, perubahan dan tantangan lembaga peradilan. Selain itu, dalam membentuk persepsi masyarakat yang secara langsung dapat memengaruhi pembentukan citra MA,” tandas Andres Ikhsano.
Antusiasme seluruh peserta terlihat sangat tinggi selama penyelenggaraan workshop, termasuk para hakim yang turut dalam kegiatan ini. Semangat belajar dan keingintahuannya yang mendalam mengenai beberapa hal yang baru dan kekinian di ranah media massa. Tampak dari interaksi saat pemateri memaparkan dan memberikan waktu untuk melakukan simulasi.
“Workshop ini memberikan wawasan baru bagi kami di jajaran pengadilan tentang media. Harapannya, sangat mendukung dalam menjalankan tugas-tugas yang berkait dengan peningkatan pelayanan publik dimana kita menggunakan media untuk mengedukasi layanan, inovasi, kebijakan-kebijakan kami,” kata Kepala Pengadilan Militer 107 Balikpapan, Kolonel SUS Nursiana.
Seusai kegiatan ini, para Hakim diharapkan mampu merencanakan, mengambil, dan melaksanakan beberapa kebijakan baru yang ideal dan strategis. Begitupun ketika materi terkait dengan Public Speaking diuraikan secara komprehensip, para Hakim ini tampak tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan untuk berlatih.
“Saya mengapresiasi upaya MA ini dalam membuat terobosan bidang komunikasi publik di jajarannya. Dan para petinggi yang menjadi peserta telah memperlihatkan kompetensi mereka untuk berdiri di lini depan penegakan hukum Indonesia yang humanis,” ujar DR JA Wempi MSI, selaku salah satu Asesor Uji Kompetensi Humas .
