Jakarta, Gatra.com - Ribut-ribut kenaikan iuran BPJS Kesehatan beberapa minggu lalu cukup meresahkan masyarakat. Apalagi disebut-sebut iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masuk dalam BPJS itu akan naik beberapa persen.
Tentu hal tersebut masih menjadi polemik dan belum selesai dibahas, di sisi lain kenaikan tersebut ditolak oleh Komisi IX dan Komisi XI DPR RI yang membahas bersama menteri Keuangan dan Dirut BPJS. Namun pada akhirnya tidak menutup kemungkinan akan ada pembahasan lanjutan.
"Bapak Ibu saya kasih PR deh, coba kira-kira kita mau nanggepin BPJS ini bagaimana coba? Bu Menteri Keuangan kan masalahnya apa sih? Gak punya anggaran, lalu mau apa?" ujar Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat penutupan Masa Orientasi DPD RI, di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Jumat (20/9).
"Mau naikin plafon iuran atau kemudian mengajak daerah, maka pintunya adalah bapak ibu (anggota DPD). Izin bapak ibu menjadi jembatan kami (anatara daerah dengan pemerintah)," tambah Ganjar.
Ganjar kemudian menjelaskan bahwa ia mempunyai konsep sebagai "APBD Gotong Royong". Ia menyarankan agar kembali menghidupkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan dijadikan sebagai agenda politik bersama dengan pemerintah daerahnya masing-masing.
"Jangan bikin geger politik, maka Jaminan (Kesehatan Daerah) kita berikan. Tapi kalau ini menjadi setting agenda politik bersama, maka kemudian ini akan muncul sound yang gede sekali dari DPD, siapa di belakang DPD? Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia," papar Ganjar.
