Jambi, Gatra.com – Peringatan hari tani nasional di Provinsi Jambi bakal disambut dengan aksi demonstrasi dari kaum tani. Aksi demontrasi direncanakan akan berlangsung dengan kekuatan massa yang sangat besar. Jumlah massa tani yang akan diturunkan pada unjuk rasa kali ini mencapai ribuan dan akan dilaksanakan dua hari berturut-turut.

Rencana demonstrasi secara besar-besaran tersebut disampaikan langsung oleh M. Azhari dari SPI Jambi, didampingi Jogi Sikumbang, Korwil Gema Tani Jambi, dalam konferensi pers di Kota Jambi, pada Minggu sore (22/9).

M. Azhari mengatakan, demontrasi ini akan digelar selama dua hari. Aksi akan mulai berlangsung pada Senin (23/9) dan akan dilanjutkan dengan aksi yang sama pada esok harinya, Rabu (24/9).

"Unjuk rasa ini akan kita gelar dua hari berturut-turut," kata M.Azhari, saat memberikan keterangan pers pada Minggu (22/9).

M. Azhari mengatakan, aksi ini akan diikuti ribuan massa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Gerakan Mahasiswa untuk Petani (Gema Tani) Jambi. Massa rencananya akan berunjuk rasa pada tiga titik. Masing-masing titik itu adalah di kantor Gubernur Jambi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. 

"Titik kumpul di kawasan Simpang Bank Indonesia, Telanai Pura. Massa ini akan long march dari tiga penjuru, dari arah kawasan kambang, dari Unja Tellanai dan dari arah museum," katanya.

M. Azhari menyebut, massa yang hadir pada unjuk rasa ini tidak hanya berasal dari Kota Jambi. Ribuan tani yang hadir itu ada yang berasal dari Kabupaten Tebo, Merangin, Tanjab Timur dan Muaro Jambi. Sementara mahasiswa yang tergabung dalam Gema Tani berasal dari empat kampus yakni dari Universitas Jambi, Unbari, UIN STS Jambi dan Universitas Muhamadiyah.

"Prediksi kita, jumlah massa paling sedikit 1.500 orang," ujarnya. 

Adapun tujuan dari aksi tersebut diantaranya mendesak Gubernur, Bupati dan aparat penegak hukum agar menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap perjuangan petani. Menuntut agar aksi penggusuran kebun petani oleh PT Lestari Asli Jaya (PT.LAJ) di Kabaputen Tebo, segera dihentikan.

"Kita juga akan mendesak agar UU P3H dicabut serta RUU Pertanahan dibatalkan. Karena RUU pertanahan  telah banyak mendapat penolakan dari berbagai elemen rakyat dari berbagai daerah," ujarnya.

Tuntutan selanjutnya adalah mendesak agar petani dilibatkan dalam tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Impetarisasi Penataan Pemetaan Tanah (IP4T) di Jambi.

"Kami siap membantu karena di dalam ketentuannya, pembentukan GTRA itu, memang harus ada unsur masyarakat/petaninya, lah, selama ini kami memang belum pernah diajak bicara terkait hal tersebut" kata Ketua SPI Jambi, Sarwadi yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut. 

Selain beberapa tuntutan di atas, massa tani akan turut mendesak pemerintah agar tidak memperpanjang HGU PT. BKC dan meminta pemerintah mencabut izin PT REKI. Termasuk akan meminta agar areal perkebunan kopi di Kabupaten Merangin ditetapkan sebagai lahan TORA (tanah objek reforma agraria).

"Kami juga mendesak agar ditetapkan tanah petani yang diduduki oleh PT Kaswari Unggul dan PT WKS. Redistribusi tanah di Desa Tarikan kepada yang berhak. Dan bagikan tanah/lahan HP di Desa Betung dan Londrang kepada warga," kata Sarwadi. 

Tuntutan terakhir yang tidak kalah penting menurut Ketua SPI Jambi tersebut adalah terkait soal batas antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, khususnya antara Desa Kasang Pudak dengan Kelurahan Eka Jaya. Soal batas ini kerap memicu keributan di masyarakat dan telah berimbas serius terhadap pembangunan.

"Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah atau provinsi," katanya.