Jakarta, Gatra.com - Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi, Apani Saharudin menyatakan bahwa masih kurang kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan dibakar. Bahkan telah dikeluarkan peraturan gubernur (pergub) untuk pembukaan lahan tanpa bakar.
"Kesadaran masyarakat masih sangat rendah sebab berdasarkan fakta, paling banyak lahan terbakar adalah milik masyarakat. Di samping itu juga, biaya membuka lahan dengan dibakar paling murah dan ini menjadi dilema tersendiri untuk kami," katanya dalam konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (23/9).
Lanjutnya, sementara perusahaan justru melakukan pendiginan terhadap gambut yang terbakar dengan penyiraman dan penyemprotan. Tetapi, katanya, hal tersebut masih terkendala dengan ketersediaan air di Provinsi Jambi.
"Bukannya membela perusahaan, tetapi memang seperti itulah fakta yang terjadi. Kami telah menghimbu ke dunia usaha untuk melakukan pemulihan terhadap lahan yang terbakar akibat ulahnya dan perusahaan menyetujui dengan membuat embung sebagai tempat penampungan air," katanya.
Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Jambi, menunjukkan luas lahan terbakar paling banyak terjadi di lahan masyarakat dengan 859,62 hektar dan 489,7 hektar milik perusahaan. Luasan tersebut tersebar di delapan kabupaten yaitu Tanjab Timur, Batanghari, Tebo, Tanjab Barat, Sarolangun, Muaro Jambi, Bungo, dan Merangin.
