Jakarta, Gatra.com - Kondisi keamanan di Papua yang belum kondusif membuat pemerintah perlu menyusun langkah dan strategi penyelesaian konflik. Belum lama ini Bumi Cenderawasih kembali memanas akibat terjadinya kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, yang memakan korban dan materi tidak sedikit.

Pengamat militer dan pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhamad Haripin mengatakan pemerintah dan aparat keamanan harus cermat dalam mengatasi persoalan di Papua. Terlebih lagi eskalasi konflik di Papua meningkat beberapa bulan ini. Selain itu aparat keamanan menurutnya harus sigap melakukan monitoring terlebih menjelang Hari Ulang Tahun OPM pada 1 Desember mendatang.

“Situasi keamanan perlu dimonitor secara berkelanjutan. Aparat mesti sensitif terhadap perkembangan di lapangan,” ucap Haripin ketika dihubungi Gatra.com, Jumat, (27/9). Ia berpandangan bahwa masyarakat Papua perlu mendapatkan sentuhan kebijakan dengan melihat pada tuntutannya.

“Tuntutan politik dari masyarakat atau demonstran semestinya direspon dengan kebijakan politik juga, bukan represi atau tindakan kekerasan dan pengamanan yang eksesif,” katanya. Haripin menyebutkan pendekatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan intelijen sebaiknya bersifat humanis melalui musyawarah, penggalangan dan pembinaan. Pendekatan keamanan melalui operasi tempur menurutnya tak lagi relevan.

“Bisa bereskalasi ke konflik kekerasan tingkat lanjut jika pemerintah dan aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan keamanan dalam merespon tuntutan politik,” katanya. Selain itu pemerintah terang Haripin memiliki tugas untuk memetakan informasi terkait kebutuhan sosial ekonomi masyarakat yang selama ini menjadi akar embrio dari gerakan separatisme di tanah Papua.

“Problem di Papua mesti dilihat dari latar belakang historis dan pengalaman kekerasan yang dialami masyarakat selama bertahun-tahun,” ujarnya. Haripin berpandangan dengan mengetahui latar belakang historis tersebut maka pemerintah dapat menangkap suara dan aspirasi yang diinginkan masyarakat Papua.

Selain itu banyak yang mengaitkan kondisi yang terjadi di Papua saat ini dengan situasi di Timor Timur pada 1999 yang lalu. Haripin mengatakan ia tak sepenuhnya setuju bahwa Papua akan berada dalam skema yang sama dengan Timor Timur yang menuntut kemerdekaan penuh. Pemerintah Jokowi menurutnya punya semangat yang besar merangkul Papua.

“Ada kesamaan pada beberapa aspek. Tapi belum tentu menghasilkan output serupa. Kemudian di Timtim tahun 1999 pemerintah Habibie secara unilateral memutuskan untuk memberikan jalan referendum. Sedangkan pemerintahan Joko Widodo tidak melihat referendum sebagai opsi penyelesaian masalah,” pungkasnya.