Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Wiranto mengatakan, permasalahan Papua dan Papua Barat belum selesai dan masih membutuhkan penanganan, terutama menyangkut usaha preventif agar tidak terjadi konflik horizontal antarmasyarakat.

"Karena provokasi, ajakan ke arah itu memang sudah ada. Kita harus mewaspadai, jangan sampai hal itu [terjadi]," katanya saat pembukaan Rakorsus tingkat menteri di Kantor KemenkoPolhukam, Senin (30/9).

Saat ini, kata Wiranto, TNI dan Polri sedang menangani berbagai permasalahan yang masih tersisa di Indonesia. Khususnya mengembalikan mahasiswa Papua yang ingin kembali ke kampus dan sekolah di luar Papua. Selain itu, menangani pengungsi korban kerusuhan. 

Saat ini, agenda aparat keamanan yakni masih bersiaga menjaga keamanan jelang pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober dan Pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober, serta pengamanan menghadapi demonstrasi menolak UU KPK maupun UU KUHP.

Wiranto menuturkan, aparat keamanan akan melakukan langkah pengamanan yang maksimal agar pelantikan lancar dan tidak ada pihak yang mencoba menggagalkan itu. Menurutnya, upaya penggagalan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berarti melawan konstitusi.

"Kita pemerintah aparat keamanan akan melakukan [beragam] langkah yang maksimal agar pelantikan itu bisa berlangsung dengan baik. Kita tidak ingin eksistensi negara terancam oleh gerakan radikal, anarkis, dan inkonstitusional itu. Kita akan rapatkan barisan, ajak masyarakat untuk bersama meyakini, [pelantikan tersebut] amanat konstitusi itu," pungkasnya.