Pekanbaru, Gatra.com - DPRD Riau masih harus bersabar untuk membahas postur APBD 2020 lebih rinci. Soalnya sampai sekarang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2019-2024 belum juga terbentuk.

Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar, mengatakan, tanpa adanya struktur AKD, maka wakil rakyat tidak akan bisa bekerja. Tapi Auzar kemudian memprediksi kalau urusan AKD itu bakal beres pekan depan.

"Insya Allah Senin (7/10) depan pimpinan DPRD Riau defenitif sudah dilantik, setelahnya kita akan melakukan pembentukan pimpinan AKD. Mulai dari komisi, Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Anggaran (Banggar). Setelah itu terbentuk, kami akan bekerja secepatnya," katanya kepada Gatra.com, Kamis (3/10).

Asri menambahkan, kalau AKD sudah ada, parlemen akan melanjutkan pembahasan anggaran 2020 yang sudah sempat dibahas anggota dewan periode sebelumnya.

Gambaran anggaran 2020 itu kata Auzar sudah diketahui, lantaran itu, pembahasan diyakini bakal rampung sebelum tenggat 30 November 2019.

"Kalau tak salah, pendapatan APBD murni 2020 Rp9,4 Triliun, itu di luar Dana Alokasi Khusus (DAK), kalau masuk DAK, mungkin bisa mencapai Rp11 Triliun," katanya.

Sementara itu Ketua Fraksi PKS, Makarius Anwar, berharap saat pembentukan AKD, kebersamaan lebih diutamakan. Masing-masing fraksi jangan ngotot. Biar nanti setiap fraksi nyaman menjalankan tugasnya.

"Kalau kita enggak ngotot lah, fraksi PKS siap ditempatkan di mana saja. Tapi idealnya dalam pembentukan (komisi) dilakukan sesuai capaian suara atau kursi terbanyak," ujarnya.

Adapun pemilik kursi terbanyak di DPRD Riau saat ini adalah Partai Golkar 11 kursi, PDIP 10 kursi, Partai Demokrat 9 kursi, Partai Gerindra 8 kursi, PKS 7 kursi, PAN 7 kursi, Fraksi Gabungan 7 kursi dan PKB 6 kursi.