Kudus, Gatra.com - Tujuh fraksi DPRD Kudus kompak menyoal penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Penolakan itu disampaikan dalam rapat paripurna masa persidangan pertama yang membahas RAPBD 2020 pada Selasa (15/10).
Dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Kudus itu, legislator menilai penanggulangan bencana di Kota Kretek itu masih belum optimal. Pandangan itu disampaikan oleh Aris Sulistiyono dari Fraksi PDIP.
"Musibah kebakaran dan kekeringan membutuhkan perhatian khusus pemkab. Misalnya kekeringan di Undaan dan Kaliwungu berdampak pada swasembada beras karena mundurnya masa panen," ujarnya.
Sementara untuk penanganan kebakaran, pihaknya mengusulkan agar setiap kecamatan dilengkapi dengan sarana prasarana (sarpras) untuk pencegahan dan penanggulangan. Dengan itu pencegahan dan penanganan kebakaran dapat diatasi sedini mungkin.
Pandangan senada juga disampaikan Ali Ihsan dari Fraksi PKB. Menurutnya persiapan penanggulangan bencana di Kudus masih belum optimal. Lantaran masih kurangnya peralatan dan terbatasnya dukungan anggaran dari Pemkab kudus.
Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama dengan agenda Pandangan Umum Fraksi tehadap RAPBD 2020. (Istimewa/ar)
"Kami harap supaya ada Damkar di setiap Kecamatan yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab dari BPBD Kudus," ucapnya.
Sementara itu Fraksi Gerindra, PKS, PAN, Hanura dan Demokrat lebih fokus pada dampak kekeringan. Endang Kustiyarini selaku perwakilan dari fraksi PAN, Hanura, Demokrat mengimbau agar Pemkab mengaktifkan kembali progam Pamsimas dan melakukan penambahan jaringan PDAM.
Pendapat itu didukung Fraksi PKS yang menyebutkan perlunya program jangka panjang penanggulangan bencana kekeringan. Bukan semata melakukan dropping air ke daerah terdampak kekeringan.
2_thumb.png "Istri Lettu Agam Disebut Sejak Awal Umbar Masalah Keluarga ke Media Sosial")
1_thumb.png "TNI AU Terjunkan Paket Bantuan BAZNAS untuk Palestina dari Udara")
_thumb.jpg "Ini Cerita Sekjen PDIP, Beberkan Curhatan Mensos Risma soal Bantuan Beras")
