Palembang, Gatra.com – Pemerintah hendaknya lebih memperketat indeks standar kualitas udara sekaligus mengenalkan kewaspadaan dini terhadap masyarakat. Informasi mengenai kualitas udara juga hendaknya bisa diketahui publik sesegera mungkin.
Menurut Deklarator Poros Hijau Indonesia (POHI) Sumsel, Riza Tony, pemerintah sudah tidak perlu memperdebatkan katagori status udara, apakah hanya PM10 atau ISPU dalam mengambil kebijakan. Pemerintah cukup memastikan saat kualitas udara sudah tidak sehat bagi pernapasan, maka harus ada upaya perlindungan, terutama pada kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia dan masyarakat penderita penyakit rentan, “Sehingga narasi yang muncul itu, apakah hari ini udara sehat, tidak sehat, berbahaya, atau versi hasil pemantuan lembaga apa namun lebih kepada aksi bersama,”ungkap ia kepada Gatra.com.
baca juga : https://www.gatra.com/detail/news/450873/kebencanaan/sekolah-di-palembang-diliburkan-hingga-udara-membaik
Jika dikaji, lembaga yang memberikan informasi mengenai konsentrasi PM10, seperti halnya Badan Meteorlogi dan Klimatologi (BMKG) lebih realtime menginformasikan mengenai kualitas udara di suatu lokasi terpapar asap hasil dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Apalagi, informasi tersebut bisa diakses masyarakat di website yang dapat diketahui lebih cepat sebagai upaya antisipasi lebih dini.
“Menurut saya, tidak harus menunggu status berbahaya, atau tidak sehat sekali. Saat tidak sehat pun, pemerintah harusnya bertindak, dan sudah benar misalnya mengeluarkan edaran, agar sekolah diliburkan, agar anak-anak tidak terpapar udara tidak sehat,”terang Tony.
Meski, PM10 hanya satu dari beberapa bagian yang diukur menjadi sebuah hasil ISPU, namun sudah cukup mewakili kondisi lingkungan terutama komponen udara lainnya. Saat kondisi cuaca sudah tidak sehat, maka pemerintah bisa langsung mengambil tindakan misalnya mendirikan safehouse (rumah sehat), atau sampai pada tindakan hukum lainnya. “Intinya, pemerintah lebih tanggaplah,"pungkasnya.
