Jakarta, Gatra.com - Sebanyak 82% masyarakat desa menggantungkan hidupnya dari agrikultur seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan lainnya. Bahkan, sektor agrikultur sempat menjadi fokus pembangunan pemerintah. Menanggapi hal ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa permasalahan utama kemiskinan di desa karena tidak adanya aktivitas ekononomi. Menurutnya, ini lebih disebabkan akibat kekurangan infrastruktur desa. 

Oleh karena itu, Eko mengatakan, dalam lima tahun terakhir, pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di beberapa desa. Bahkan, pendapatan per kapita masyarakat desa mulai naik. Saat ini, angka pengangguran di desa lebih rendah dibanding di perkotaan.

Namun, menurut Eko, terdapat persoalan baru dari peningkatan ekonomi desa beberapa tahun ke depan. Pasalnya, setiap tahun Upah Minumum Regional (UMR) setiap daerah naik sekitar 10%. Artinya, Eko memprediksikan, pada 15 tahun ke depan, upah yang diterima masyarakat akan berkali-kali lipat lebih besar dari saat ini. Dengan itu, penggantian tenaga kerja manusia dengan mesin sudah dapat dipastikan terjadi.

"Pada saat itu enggak mungkin lagi mempekerjakan 10 orang di 1 hektare pertanian. Kalau 1 hektare [dikerjakan] 10 orang dengan bisnis prosesnya sekarang, mungkin harga berasnya bisa Rp500.000 per kilo nanti," kata Eko di kantornya, Jakarta, Kamis (17/10). 

Menurutnya, ke depan, satu orang tenaga kerja bisa menangani sekitar 2 hektare hingga 3 hektare lahan pertanian dengan bantuan mekanisasi. Hal ini akan dilakukan untuk mengimbangi harga jual hasil produksi agar tidak terlalu melonjak tinggi.

Ia memaparkan, akibatnya, akan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan terutama di desa. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasi terjadi kembalinya pengangguran di desa.

"Jadi, sisa orang yang yang tidak bekerja di sektor pertanian ini mau dilempar ke mana? Kita mau masuk ke sektor industri? mungkin perlu waktu ya di [beberapa] desa, karena rata-rata pendidikannya baru tamatan SD dan SMP," ucap Eko.

Kemendes PDTT telah memprediksikan hal ini dengan menggencarkan pembangunan desa wisata yang bisa menampung banyak tenaga kerja. Pasalnya, tenaga kerja desa wisata hanya membutuhkan kreativitas tinggi yang dapat dilakukan masyarakat desa.