_thumb.jpg "Ini Cerita Sekjen PDIP, Beberkan Curhatan Mensos Risma soal Bantuan Beras")
_thumb.jpg "Sirekap Diklaim Sudah Diaudit BRIN-BSSN, Roy Suryo: Bohong!")
Jakarta, Gatra.com - Untuk mencapai target menjadi negara dengan ekonomi terbesar di tahun 2045, Presiden Joko Widodo merencanakan beberapa langkah strategis di periode kedua masa jabatannya. Ia menyebutkan, langkah pertama yang akan diambil yakni pembangunan SDM unggul.
Menurutnya, pemerintah menargetkan pembangunan SDM yang terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, ia juga menyebutkan akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerjasama.
"Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru," kata Jokowi dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10).
Pembangunan infrastruktur ini akan berdampak pada akselarasi nilai tambah perekonomian rakyat. Pasalnya, dengan adanya infrastruktur, pergerakan ekonomi akan terjadi melalui proses distribusi.
"Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan mengajak DPR untuk membuat dua Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM. Kedua Undang-undang ini akan menjadi omnibus law yang bisa merevisi beberapa undang-undang secara sekaligus.
"Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," tuturnya.
Selanjutnya, ia menyebutkan akan melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Bahkan, eselon yang disebutnya terlalu banyak akan dipangkas menjadi dua level saja.
"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Oleh karena itu, ia meminta pada seluruh pejabat pemerintah untuk bisa serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi pejabat yang tidak serius, Jokowi menyebutkan akan memberikan sanksi berupa pencopotan jabatan.
"Kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi," pungkasnya.
