Jakarta, Gatra.com - Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dinilai dapat menjadi upaya promotif dan preventif yang bisa mengurangi beban defisit program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Kabinet Jilid I 2014-2019, Nila Moeloek, persoalan BPJS Kesehatan memang sulit dan sudah bertahun-tahun mengalami defisit. Oleh karena itu, ia menyarankan, PIS-PK sebagai gate keeper harus melakukan langkah solutif.

"BPJS sudah menunjukkan, kalau 80% orang Indonesia itu sakit. Sakit itu kan dimulai dari perilaku kita. Nah, itu harus dicegah dengan PIS-PK," kata Nila saat ramah tamah di kediamannya di Patra Land Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Sistem JKN-KIS perlu diatur untuk pembenahan. Ada dua pilihan, pertama dengan mengubah undang-undang (UU) yang menyebutkan manfaatnya. Kemudian mengenai penerimaan, di mana ketika preminya tidak cukup, negara harus terus membantu apabila terjadi defisit.

"Kemarin putusannya kan naik preminya, baik yang Peserta Bantuan Iuran (PBI) maupun mandiri. Namun, itu pun kita lihat perhitungan aktuarianya harus yang benar," ujarnya.

Nila menambahkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus bekerja lebih keras lagi di hulu untuk melakukan tindakan promotif dan preventif. "Dijaga, jangan terlalu banyak yang sakit. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga harus melihat betul penerimaan dan pengeluaran supaya bisa diatur dengan baik," imbuhnya.