Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi mengatakan, pihaknya akan terus memantau kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam aksi kerusuhan 21-22 Mei serta September 2019 lalu.

"Kami akan terus mengawal dan memantau korban kekerasan dalam peristiwa kerusuhan bulan Mei dan September," kata Kak Seto di kantornya, Jakarta, Jumat (25/10).

Menurutnya, anak-anak sangat berisiko menyandang status tumpang tindih yakni sebagai korban sekaligus pelaku. Ini terjadi dalam beberapa kasus kekerasan  selama aksi kerusuhan 21-22 Mei dan September.

"Berhadapan dengan status ganda itu, sudah menjadi kepatutan bahwa penanganan anak selaku korban harus didahulukan oleh negara," ujarnya. 

Ia menyebutkan, penanganan ini harus mencakup dimensi hukum, fisik, psikis, serta sosial anak. Oleh karena itu, Kak Seto berharap, pemerintahan baru ini akan menjadi titik terang bagi anak-anak indonesia.

"Semoga fajar baru terbit bagi anak-anak Indonesia, teristimewa bagi mereka yang wafat dan teraniaya pada Mei dan September lalu," ujarnya.

Kak Seto mengutip pidato Jokowi pada pelantikan presiden 20 Oktober lalu yang menyebutkan, dalam bekerja, hasil merupakan hal utama, bukan pada prosesnya.

"Kata Pak Presiden kemarin, cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas pemerintah-utamanya Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Sosial adalah menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent," jelasnya.

Ia berharap, pelaku kekerasan terhadap anak bisa bertanggung jawab secara pidana. Selain itu, hak korban anak-anak pun harus bisa terpenuhi dengan benar serta pemerintah harus bisa memastikan agar kejadian serupa tidak terulang.