Home Ekonomi Pemda Jambi Didorong Bangun Industri Hilir Sawit

Pemda Jambi Didorong Bangun Industri Hilir Sawit

Jambi, Gatra.com - Dewan Penasihat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Jambi, Usman Ermulan mendorong pemerintah untuk membangun industri hilir. Pembangunan industri hilir sawit tak harus sampai pada pengembangan bahan bakar biodiesel akan tetapi berupa produk jadi seperti minyak goreng, sabun, produk kesehatan, kecantikan dan lainnya.

"Jambi punya potensi sawit besar. Pemerintah sudah seharusnya mendorong perusahaan yang ada untuk berani membuka pabrik industri hilir sawit dengan memberikan jaminan kemudahan perizinan dan sebagainya," kata Usman kepada Gatra.com, Selasa (29/10).

Usman bilang, persoalan selama ini perusahaan yang mengolah dan mengekspor minyak sawit di Dumai Provinsi Riau, yang dikirim melalui pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi. Ia berpendapat, keuntungan dengan dibangunnya industri tersebut dapat menampung banyak tenaga kerja lokal. Dengan begitu, ekonomi wilayah di sekitarnya juga akan terus tumbuh seiring dengan aktivitas yang meningkat.

"Jika pengolahannya ada di Jambi keuntungan masyarakat pasti bisa meningkat. Sekaligus mengurangi tingkat pengangguran lulusan universitas dan sekolah-sekolah lainnya," lanjut mantan Bupati Tanjung Jabung Barat ini.

Kini harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani berkisar Rp1.365 per kg. Harga ini selisih Rp300 dengan pabrik kelapa sawit (PKS) di tingkat petani. Rendah di petani, menurut Usman, karena rantai penjualan ke perusahaan panjang, hingga akhirnya ke perusahaan. Rendahnya harga sawit itu memukul perekonomian penduduk Jambi. "Mayoritas 70 persen masyarakat Jambi menggantungkan hidup sebagai petani," kata Usman.

Pernyataan Usman itu langsung ditanggapi Pemerintah Provinsi Jambi. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal mengaku persoalan petani menjadi pekerjaan rumah yang kini belum teratasi.

"Selama ini petani menjual (sawit) perorangan lewat perantara, seharusnya bisa meningkat jika petani berkorporasi. Karena sifat dari TBS harus diolah dalam waktu tak kurang 24 jam," katanya.

Meski begitu, Pemprov Jambi menampung persoalan krusial tersebut. Di antaranya telah membuat aturan-aturan yang dituangkan ke dalam perda tata niaga yang telah dibuat. Dalam perda itu, pemprov berperan penting membantu kesulitan bagi petani.

"Petani bisa langsung menjualnya ke PKS dengan bermitra jangka panjang. Bisa juga petugas sortir harus bersertifikat, karena selama ini yang mengatur pihak pabrik. Nanti akan ada petugas-petugas dari KUD dibina oleh PKS. Di samping pembinaan juga dari pemda," katanya.

Terkait adanya dorongan pemerintah untuk membangun industri hilir. Menurut Agusrizal, pihaknya akan menyampaikan kepada Gubernur Jambi supaya adanya wilayah industri. "Karena juga menyangkut dengan infrastruktur supaya mudah investasi mudah masuk, atau industri lanjutan dari CPO misalnya pabrik sampo, sabun dan lainnya," kata Agus Rizal.

638