Pekanbaru, Gatra.com - Keinginan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) turut serta mengelolah Blok Rokan menuai sorotan dari pemuka masyarakat Riau, Letjend Purnawirawan Syarwan Hamid. Syarwan meminta, LAMR menepikan keinginan tersebut lantaran dapat mencoreng citra LAMR sebagai lembaga adat.
"Sebagai lembaga adat, LAM seharusnya tetap memfokuskan diri kepada masalah kebudayaan, bukannya tetarik membicarakan bisnis," ungkapnya kepada Gatra.com,
Adapun LAMR ingin berpatisipasi mengelolah Blok Rokan melalui pembentukan badan usaha adat. Perusahaan ini nantinya akan menjadi perpanjangan tangan LAM dalam mengelolah kawasan pertambangan minyak di Provinsi Riau. Namun, meski mengatasnamakan perusahaan milik lembaga adat, nantinya badan usaha ini tetap harus mengikuti tender.
Senada dengan Syarwan, pemuka masyarakat Riau lainya, Wan Abu Bakar, juga berharap LAMR tidak melenceng dari peranya sebagai lembaga kebudayaan. Mantan Gubernur Riau tersebut menilai, niat LAMR membentuk badan usaha mesti diulas secara mendalam, apa betul pembentukan badan usaha adat tersebut memang ditujukan untuk mewakili representasi Riau, atau hanya garapan sekelompok orang.
"Kalau pun jadi, seberapa transparan LAMR mengelolah perusahaan tersebut, dan seberapa mampu. Ingat investasi di sektor perminyakan itu but uh modal besar, dari mana asal dananya. Lebih baik saat ini kita memikirkan upaya untuk lepas dari ketergantungan akan migas, bagaimana pun jumlahnya akan bekurang seiring waktu," tekannya.
Pernyataan Wan ada benarnya, data dari Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) menargetkan lifting minyak Blok Rokan tahun ini sebesar 190 ribu barel minyak per hari ((BOPD), turun 9,2% dibandingkan realisasi tahun 2018 yang mencapai 209.478 BOPD. Turunya target tersebut sejalan dengan kecendrungan penurunan produksi Blok Rokan.
Hingga semester pertama 2019, realisasi produksi minyak siap jual Blok Rokan hanya mencapai 194 ribu BOPD. Angka ini lebih rendah dibandingkan empat bulan pertama tahun ini yang mencapai 195 ribu barel per hari (BOPD). Seretnya produksi Blok Rokan juga dipicu oleh kebijakan Chevron yang mengurangi investasi di area kerja yang dikelolah selama puluhan tahun itu.
