Jakarta, Gatra.com - Pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dengan Presiden PKS, Sohibul Iman menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satu poin yang disepakati oleh kedua partai politik ini adalah memperkuat fungsi checks and balances di DPR RI.
Sekjen DPP PKS, Mustafa Kamal mengatakan, PKS dan NasDem saling menghormati pilihan politik masing-masing partai. Diketahui, PKS memilih menjadi oposisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam periode kedua. Sementara NasDem tetap berada di dalam koalisi pemerintah.
Meski berbeda halauan, Mustafa menegaskan kedua partai menyepakati untuk memperkuat fungsi checks and balances di DPR RI. Menurutnya, hal itu guna menjaga iklim demokrasi agar tetap sehat.
"Perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap tetap sehat," katanya di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).
Poin berikutnya yakni kesepakatan kedua partai perihal kedaulatan NKRI. Mustafa mengatakan, dalam menjaga kedaulatan negara, nilai Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 harus diimplementasikan dengan baik dan benar. Ia juga menyebut pentingnya keluhuran akhlak dan keteladanan para
elit sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
"Serta tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme. komunisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Mustafa.
Poin terakhir yang menjadi fokus kedua partai tersebut tentang menjaga nilai kebangsaan. PKS dan NasDem menyadari bangsa ini diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dari kelompok nasionalis dan kelompok Islam. PKS dan NasDem ingin generasi penerus dari kedua pendiri bangsa itu melanjutkannya.
"Oleh karena itu, bagi generasi penerus dari dua komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati, saling memahami, dan saling bekerja sama, dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan," katanya.
