Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumpulkan sejumlah menteri kementeriannya untuk membahas Program Prioritas (Quick Wins) dan Program Kerja 2020-2024 di bidang perekonomian.

Program tersebut mengangkat tema “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing”. Ada 4 kelompok program yang disasar.

Pertama, program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Growth). Kedua, program untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (Inklusif). Ketiga, program untuk mendukung keberlanjutan ekonomi (Sustainability). Keempat, program untuk meningkatkan daya saing ekonomi (Competitiveness).

“Rapat hari ini adalah langkah awal untuk koordinasi dan sinkronisasi kerangka pikir dari program yang selaras antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian dan Lembaga di lingkup perekonomian,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta Kamis (7/11).

Menko Airlangga menjelaskan, ada 15 usulan Program Prioritas (Quick Wins) yang diharapkan tuntas dalam 6 bulan ke depan.

“Sebelumnya Presiden sudah mengatakan bahwa 6 bulan pertama yang akan menentukan kondisi ekonomi kita. Tantangan kita adalah apakah kita bisa menangani persoalan-persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang slow down,” katanya.

Adapun program prioritas tersebut lanjut Airlangga antara lain program Implementasi Mandatori B30, Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), Penelitian dan Pengembangan Industri Farmasi, dan Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu ada Penerapan Kartu Pra Kerja, Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Gasifikasi Batubara, Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Kemitraan Pertanian Berbasis Teknologi, Percepatan Elektronifikasi Keuangan Daerah, Green Refinery, dan Omnibus Law Cipta Kerja.

"Jadi dibagi atas program prioritas dan program jangka panjang. Kepada seluruh kementerian nanti programnya di list (daftar) dan akan diadakan (rapat) dengan eselon 1. Kemudian, ditindak lanjuti 10 hari dari sekarang," terangnya.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan kerangka pikir penyusunan program-program tersebut harus sejalan dengan visi-misi Presiden Jokowi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Angkaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL), hingga Nota Keuangan.

Susiwijono menjelaskan ada beberapa kriteria program atau kegiatan di K/L yang akan dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian. Pertama yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Kedua yang bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas pada kinerja K/L lain.

“Kemudian kriteria ketiga adalah yang berskala nasional, penting, strategis, dan berdampak luas ke masyarakat. Serta kriteria terakhir yang menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan high-tech,” terangnya.

Mengenai usulan 15 program prioritas tersebut, ia mengungkapkan tim Kemenko Perekonomian telah menyiapkan deskripsi program, sasaran atau tujuan, uraian program kegiatan, target indikator kinerja, beserta kerangka waktu jadwal pelaksanaan dari masing-masing program.

“Kita berharap hal ini akan memudahkan dalam menindaklanjuti dan menuntaskan 15 program prioritas tersebut dengan baik,” katanya.

Hadir dalam kesempatan ini diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).