Jakarta, Gatra.com - Wacana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan kasus HAM bakal dikaji DPR. Nantinya, pembahasan mengenai KKR akan dilakukan Komisi I dan Komisi III.
Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin menuturkan, pembahasan teknis KKR sudah dilakukan di Komisi III. Nantinya, kata Aziz, kesimpulan yang pernah dibahas Komisi III akan ditindaklanjuti.
"Secara kesimpulan teknis di komisi hukum waktu saya di Komisi III sudah ada kesimpulan. Tinggal kesimpulan itu akan ditindaklanjuti oleh periode sekarang atau bagaimana. Dalam upaya atau ide untuk menghidupkan KKR tentu akan dibahas," kata Aziz, Jumat (15/11).
Saat ditanya mengenai efektivitas KKR bagi penyelesaian kasus HAM, Aziz belum bisa memastikan. Menurutnya, KKR masih harus dikaji lebih lanjut oleh Komisi I dan Komisi III DPR RI periode 2019-2024.
"Kami belum tahu sekarang, disepakati saja belum. Jadi kalau berasumsi, apakah ini efektif atau enggak, itu bagian dari pengkajian yang akan dilakukan oleh teman-teman di Komisi I maupun di Komisi III," imbuhnya.
Seperti diketahui, sejumlah kasus HAM masa lalu hingga kini belum terselesaikan. Kasus pembunuhan massal 65-66, Aceh 1976, Tanjung Priok 1984, Petrus 1982-1985, Talangsari 1989, dan penghilangan aktivis dalam rentang 1996-1998 masih menunggu kepastian hukum.
