Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad memprediksi, bahwa BPJS Kesehatan masih akan defisit dalam 2 tahun ke depan. Bahkan, kenaikan tarif bukan menjadi jaminan terbebas dari defisit.

"Menurut saya masih akan terjadi pada 2020 dan 2021 karena ada beberapa indikasi. Pertama disebabkan oleh perpindagan kelas (shifting) kelas I ke II, II ke III. Shifting itu artinya perkiraan penerimaan dari gol I atau II lebih rendah dari yang diperkirakan awal," ungkapnya kepada wartawan di Dua Nyonya Resto, Jakarta Pusat, Minggu (17/11).

Otomastis, sambungnya, target pendapatan jadi menurun. Kalau turun bebannya cenderung tetap dan meningkat, defisit pasti akan terjadi. Itu perlu diperhitungkan karena belum kelihatan turunnya seberapa jauh ada itungan akademisnya itu.

Ia menambahkan, selain shifting, masalah ketersediaan alat dan obat kesehatan yang tidak selesai dalam 1-2 tahun bakal memngeluarkan biaya yang besar. "Dua indikasi itu yang menyebabkan defisit masih akan terjadi, walaupun rendah, masih bisa terjadi. Keduanya memang mempengaruhi seberapa jauh pendapatannya," kata Tauhid.

Meskipun permasalahan defisit ini akan terus terjadi, Tauhid tetap mendukung adanya penetapan kenaikan iuran. Kenaikan ini erat kaitannya dengan inflasi. Jika tidak ada kenaikan iuran, permintaan obat-obatan serta alat kesehatan yang tinggi akan berpengaruh pada inflasi.

"Ya permintaan banyak tapi iuran tidak naik. Ketika dibuka harganya, otomatis melonjak dan mempengaruhi inflasi. Memang tidak besar, tapi pasti ada karena permintaan akan semakin tinggi sementara ketersediaan dibatasi," imbuhnya.