Sarolangun, Gatra.com - Wakil Bupati Sarolangun, Jambi, Hillalatil Badri mengakui beberapa aset milik Pemerintahan daerah (Pemda) setempat saat ini menjadi sorotan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Karena masih banyak berada di tangan pihak lain dan mantan para pejabat. Itu sudah menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," katanya ketika dikonfirmasi Gatra.com, Senin (18/11).

Ia menyebut terhadap beberapa aset pemerintah Sarolangun saat ini masih banyak di tangan pihak lain dan mantan para pejabat itu, pihaknya saat ini terus berkoordinasi agar ada kesadaran dari yang bersangkutan untuk mengembalikan, namun ia masih enggan menyebutkan nama pejabatnya.

"Kita akan terus menindaklanjuti yang masih ada di tangan mantan para pejabat. Dengan harapan ada kesadaran untuk dapat mengembalikan ke pemerintah daerah agar tidak ada permasalahan lagi dengan pihak BPK RI," kata Hillal.

Ia menjelaskan, saat ini persoalan aset daerah itu sudah masuk daftar temuan BPK RI. Ia berharap agar aset tersebut segera dikembalikan sehingga aset tersebut bisa diperuntukan oleh pejabat yang seharusnya bertanggung jawab dan menunjang kinerjanya.

"Jika persolan ini tidak segera ditangani dan tidak dikembalikan, ditakutkan akan ada hal lain yang menjadi persoalan. Kita tidak menginginkan jika dipanggil oleh pemerintah Provinsi," katanya.

"Saat ini kita sudah menegur secara persuasif terlebih dahulu. Jika memang tidak bisa dilakukan secara persuasif, tim dari kejaksaan sudah siap untuk melakukan eksekusi dan melakukan penarikan. Itu pun kalau memang jalan terakhir harus bekerja sama dengan pihak kejaksaan," ujarnya.