Dubai, Gatra.com - Pasukan Pengawal Revolusi Iran memperingatkan para demonstran anti-pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika keresahan kenaikan harga BBM tidak berhenti. Hal itu diumumkan pada Senin (18/11) yang mengisyaratkan akan adanya tindakan keras keamanan yang ketat. Pasalnya, aksi protes ini telah menyebar di seluruh negara Iran sejak Jumat. Mereka menuntut agar pemimpin ulama mengundurkan diri. Berdasarkan laporan, sedikitnya 100 bank dan puluhan bangunan serta mobil telah dibakar.
"Jika perlu kami akan mengambil tindakan tegas dan revolusioner terhadap setiap langkah berkelanjutan yang mengganggu perdamaian dan keamanan rakyat," kata Pasukan Pengawal Revolusi seperti dilansir Reuters.
Hingga kini, skala protes yang dipicu pengumuman penjatahan BBM dan kenaikan harga sekitar 50% masih belum jelas. Hal ini disebabkan pihak berwenang telah membatasi akses Internet dengan tujuan menghentikan penggunaan media sosial untuk mengatur aksi unjuk rasa dan menyebarkan video.
Namun, hal ini tampaknya menjadi kerusuhan terburuk sejak akhir 2017 ketika terjadi protes oleh ribuan pemuda dan pekerja di lebih dari 80 kota. Saat itu, protes dipicu oleh kejengahan masyarakat akan adanya dugaan korupsi, pengangguran tinggi dan kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin.
Para penjaga dan milisi Basij yang berafiliasi meredakan aksi protes itu, menewaskan sedikitnya 22 orang. Saat ini kemarahan masyarakat kembali meledak akibat dampak sanksi AS yang baru dan janji-janji pekerjaan serta investasi pemerintah yang gagal.
Beberapa orang Iran berhasil memposting video di media sosial yang memperlihatkan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa. Namun, video ini tidak dapat diverifikasi Reuters. Pemerintah Iran mengatakan beberapa orang, termasuk anggota pasukan keamanan dan polisi, telah tewas. Selain itu, sekitar 1.000 orang perusuh ditangkap, lantaran kedapatan menggunakan senjata tajam.
Menurut Pemerintah Iran, aksi kerusuhan ini malah akan memberikan amunisi bagi negara-negara barat untuk mengkritik mereka. Terlebih, AS akan menyebut negara Republik Islam ini diduga korup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Presiden Hassan Rouhani mengatakan kenaikan harga bensin dimaksudkan untuk meningkatkan subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Pasalnya, dengan kenaikan harga BBM ini, diperkirakan adanya tambahan dana sekitar $2,55 miliar per tahun untuk subsidi tambahan bagi 18 juta keluarga atau sekitar 60 juta warga Iran yang berjuang dengan pendapatan rendah.
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menolak pernyataan dukungan untuk protes oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang telah putus dari perjanjian nuklir internasional dengan Iran dan menerapkan kembali sanksi ekonomi.
"Sebuah rezim yang menghambat makanan dan obat-obatan untuk orang-orang biasa, termasuk orang tua dan orang sakit, oleh terorisme ekonomi tidak akan pernah bisa lolos dengan klaim cabul mendukung rakyat Iran," kata Zarif, menurut media pemerintah. Sanksi AS terhadap Iran mengancam akses oleh beberapa orang Iran untuk obat-obatan tertentu meskipun ada pengecualian untuk impor barang-barang kemanusiaan.
