Cilacap, Gatra.com – Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mendorong agar Pemerintah Desa menganggarkan penanganan stunting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sektor kesehatan ini bisa dialokasikan dari Dana Desa.

Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Cilacap, Ahmad Arifin SR mengatakan sektor kesehatan tidak bisa ditangani oleh pemerintah pusat atau daerah semata. Sebab, persoalannya sangat kompleks.

Dia yakin, kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan desa akan mempercepat meningkatnya indeks kesehatan.

“Seperti stunting itu harus didorong bersama-sama,” katanya di Cilacap, Selasa ( 19/11).

Dia mengatakan, pemdes bisa mengalokasikan penanganan stunting dengan item mulai pencegahan hingga penanganannya. Semisal, dengan pemberian makanan tambahan. Pemda, melalui Dinkes juga akan melaksanakan program pencegahan dan penanganan stunting.

“Lewat Posyandu dan sosialiasi-sosialisasi bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Arifin mengemukakan, penggunaan dana desa di Kabupaten Cilacap masih dominan terserap dalam proyek infrastruktur. Ini dapat dimengerti lantaran masih banyak wilayah yang belum tersentuh pembangunan.

Akan tetapi, di sisi lain, dia berharap agar pemberdayaan masyarakat, pembangunan SDM, kesehatan dan pengentasan kemiskinan semakin diperhatikan.

Pada 2019, total sebanyak Rp287 miliar dana desa disalurkan ke 269 desa di Cilacap. Ini masih ditambah lagi dengan ADD sebesar Rp149 miliar. Ditambah dana pusat, provinsi dan kabupaten, pemerintah desa mengelola lebih dari Rp500 miliar.