Pati, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menerapkan sejumlah langkah guna membuat pemerintahan yang Clean Good Governance. Salah satunya dengan memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bahkan Bupati Pati, Haryanto telah membuat komitmen bersama kepada jajarannya supaya mengutamakan prinsip kemandirian dalam pengambilan keputusan, profesional, penuh kehati-hatian dalam melayani masyarakat.
"Untuk membuat pemerintah yang bersih dari korupsi, pungli dan sebagainya kita sudah ada pakta inegritas," katanya kepada Gatra.com, selepas penyerahan PTSL di Balaidesa Lengkong, Kecamatan Batangan, Kamis (21/11).
Pihaknya mengaku sudah mengimplementasikan zona bebas korupsi di Kabupaten Pati yang dimulai dari yang paling bawah yakni tingkat desa. Birokrasi dan pelayanan yang tidak berbelit-belit kepada masyarakat juga sudah dijalankan.
Termasuk meningkatkan TPP kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk mengantisipasi para pegawai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya guna mencegah pungutan liar dan korupsi.
"Kalau kita pemerintahan yang bersih itu, kita lakukan terus dalam rangka pembinaan pegawai," ujar Haryanto.
Menurutnya, Clean Good Governance pertama harus diutamakan dari sumber daya manusia (SDM). Misalnya saja dalam seleksi secara terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang baru-baru ini digelar.
"Termasuk juga setiap kali ada JPT, itu kan ada seleksi itu adalah bagian untuk integritas kepada para pegawai," katanya.
Saat ditanya terkait penghargaan pemerintahan yang bersih, Bupati mengaku untuk Kabupaten Pati telah banyak menerimanya, baik di tingkat provinsi hingga tingkat yang lebih tinggi.
"Banyak sih kalau penghargaan-penghargaan itu, bahkan besok tanggal 28 itu juga mendapatkan penghargaan juga di Jawa Tengah. Kemudian, yang kemarin-kemarin itu saya lupa, tetapi cukup banyak yang mendukung pemerintahan yang bersih," ujarnya.
