Jakarta, Gatra.com - Penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke ranah BUMN dinilai sarat akan pertimbangan politik. Bhima Yudhistira selaku peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan harusnya sosok yang dicari untuk menjabat sebagai petinggi BUMN harus melalui pertimbangan ekonomi dan bukan politik.

Sekarang pertanyaannya saya balik, bukan kenapa Ahok enggak cocok, tapi memangnya tidak ada sosok lain yang lebih berpengalaman? Masa orang yang enggak punya kapasitas di BUMN, enggak punya track record di bisnis bagian migas yang mumpuni main ditunjuk begitu saja, jelas Bhima di Jakarta, Kamis (21/11).

Penunjukan ini pasti pertimbangannya bukan dari segi ekonomi, tapi politik, imbuhnya.

Bhima mengatakan masih banyak sosok lain yang dinilai lebih pantas dan layak untuk mengemban tugas penting sebagai petinggi di perusahaan milik negara seperti Pertamina dan PLN. Namun Bhima enggan menyebutkan siapa saja yang dia maksud tersebut.

Menurutnya, untuk mengemban tugas sebagai pejabat tinggi di BUMN harus memiliki 4 kriteria yang dibutuhkan. Mulai dari integritas, tidak terafiliasi dengan parta politik, hingga tidak tersangkut masalah hukum.

Satu lagi yang penting itu punya kemampuan komunikasi yang baik. Karena BUMN ini kan akan bersentuhan dengan unit usaha lain, swasta, investor, kreditur dan itu butuh pola komunikasi yang baik, jelas Bhima.

Jadi kalau komunikasinya baik, karyawan pun pasti akan loyal dan satu visi dengan pimpinan. Intinya tekanan politik harus di stop sehingga tidak mengganggu likuiditas BUMN," pungkasnya.