Jakarta, Gatra.com – Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi menegaskan, dalam sistem presidensial, Parlemen seharusnya berfungsi sebagai oposisis meski berasal dari partai koalisi pemerintah. Menurutnya, tidak boleh ada pengarahan agar membela pemerintah. 

"Parlemen punya fungsi pengawasan, karena itu terhadap kinerja pemerintah seharusnya secara sistem ya seluruh Parlemen [oposisi]. Mau itu yang mendukung atau tidak mendukung presiden," ujarnya dalam diskusi "Refleksi 20 Tahun Konstitusi", di KoDe Inisiatif, Jakarta, Kamis (21/11).

Apalagi, lanjut Veri, dalam proses pembentukan Undang-Undang (UU) sebenarnya juga memang tidak berjalan linear. Ia menilai, tidak semua partai pendukung pemerintah akan sepenuhnya mendukung pemerintah.

Menurutnya, tidak sehat apabila mengartikan oposisi adalah partai yang tidak mendapatkan jatah posisi di pemerintahan. Sebab, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini menjadi oposisi.

"PKS juga punya suara yang cukup, mereka juga solid. Jadi ya kita berharap PKS bisa mengonsolidasikan partai lain untuk kembali pada posisinya. Parlemen sebagai oposisi pemerintahan," jelasnya.

Veri mengambil contoh Revisi UU KPK yang dinilainya menjadi berbahaya. Sebab, jika terdapat kepentingan yang sama antara eksekutif dan legislatif, maka akan mengabaikan kepentingan publik.

Menurutnya, oposisi bukan berarti untuk melemahkan, tetapi menjadi pengkritik dan penyeimbang kebijakan pemerintahan. Hal itu yang menjadi penting dalam pemerintahan dan diperlukan bagi oposisi yang memiliki suara lantang dalam fungsi pengawasannya.