Jakarta, Gatra.com - PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) menanggapi pernyataan Partai PDIP yang menolak pembangunan hotel di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM). Jakpro mengatakan, revitalisasi TIM tidak berfokus pada pembangunan hotel.

Corporate Secretary Jakpro, Hani Sumarno mengatakan, pembangunan hotel merupakan bagian kecil dari proyek revitalisasi. Hotel itu akan dibangun dalam gedung perpustakaan besar yang luasnya sekitar 4,1% dari luas lahan TIM.

"Luas yang digunakan itu hanya 3.000 meter persegi. 3.000 dari 72.551 [luas lahan TIM] berapa persen nya? cuma 41%," kata Hani saat dihubungi wartawan, Senin (25/11).

Menurut Hani, perpustakaan tersebut akan menyediakan beragam fasilitas. Selain menyediakan fasilitas penginapan berupa hotel, gedung ini juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seni dan kebudayaan.

"[Luas] hotel cuma 60% dari total 4,1% lahan yang digunakan. Diutamakan [untuk] perpustakaan. Hotel ada di atas perpustakaan," ucap Hani.

Hani mengatakan, tidak ada kepentingan bisnis dalam pembangunan hotel di TIM. Justru, katanya, keuntungan yang dihasilkan dari hotel tersebut akan dimanfaatkan untuk mengembangkan beragam kegiatan seni dan budaya di TIM. Ia menginginkan, pusat kesenian tidak hanya diperuntukkan untuk warga Jakarta tetapi masyarakat Asia. Serupa dengan yang dilakukan di Singapura, Hongkong dan negara lainnya.

"Kawasan seluas ini yang digunakan untuk memuliakan pegiat seni, itu dibiayai dari mana. Selama ini menggantungkan subsidi atau APBD. Itu tidak bisa ngejar industri yang sudah sangat berkembang. Sekarang saja kondisinya kelihatan masih seperti tahun 80an. Kan harus berpikir untuk generasi 5-10 tahun mendatang," ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menolak rencana Pemprov DKI untuk membangun hotel di TIM. Menurutnya, pembangunan hotel lebih mengarah pada kepentingan bisnis daripada menjadikan TIM sebagai pusat budaya.

"Yang kami soroti, kita ingin ada kekuatan dalam mempertahankan jati diri bangsa melalui budaya. Ada ruang yang memang kita pertahankan untuk bisa melestarikan leluhur bangsa. Maka revitalisasi yang dilakukan tidak boleh melenceng dari tujuan itu," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono