Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meyakini, omnibus law perpajakan akan selesai di awal 2020. Sebab, saat ini draf omnibus law sudah memasuki tahap pembahasan akhir di pemerintah. Selanjutnya, diserahkan kepada parlemen.

"Yang benar-benar baru saja hampir final dalam hal konsep, itu adalah perpajakan. Kami berharap, dapat diajukan segera setelah kami menyelesaikan harmonisasi. Akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan," katanya, di Jakarta, Selasa (26/11).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, tahapan paling lama yakni harmonisasi aturan dari berbagai kementerian. Setidaknya, dibutuhkan waktu beberapa bulan untuk dapat menyatukan aturan lintaskementerian. Terutama melibatkan Kemenkumham sebagai pemangku kepentingan utama dari proses harmonisasi aturan.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan, pembahasan omnibus law cipta lapangan kerja kemungkinan lebih cepat rampung. Bahkan, pemerintah telah menargetkan penyelesaian pembahasan aturan itu pada akhir tahun 2019.

"Untuk finalisasi omnibus law [cipta lapangan kerja] diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Itu di bawah koordinasi Kantor Kemenko Perekonomian," imbuh dia.