Jakarta, Gatra.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memprediksi ekonomi Indonesia hanya bertumbuh 4,85%-5,10% pada tahun 2020 mendatang. Angka ini lebih rendah pada target pemerintah dalam "Outlook APBN 2020" sebesar 5,30%.
"Menurut pandangan kami proses dari pemilu yang lalu cukup menahan pertumbuhan ekonomi kita, diakibatkan lemahnya konsumsi," ujar Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani dalam acara "Outlook Ekonomi APINDO 2020" di Jakarta, Selasa (10/12).
Sebelumnya, APINDO memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2019. [Angka ini] lebih tinggi daripada pertumbuhan pada kuartal ke-III sebesar 5,02%. Pertumbuhan yang meleset dari prediksi tersebut disebabkan faktor dalam negeri dan luar negeri.
"OSS [Online Single Submission] mengalami banyak masalah karena sinkronisasi pusat dan daerah enggak berjalan. Yang terjadi masih pola lama yaitu pelayanan satu atap," ujarnya.
Oleh karena itu, Hariyadi berharap, omnibus law yang ditargetkan akan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020 mendatang. Hal ini mampu menyederhanakan regulasi, sehingga ramah bagi para pelaku usaha.
"Kami perkirakan kalau omnibus law berjalan lancar, mungkin balik ke kondisi positif atau 5,1%. Apabila penyerapan tenaga kerja terserap dengan besar, ekonomi akan tumbuh. Hal yang men-drive ekonomi kita adalah konsumsi rumah tangga," katanya.
Menurutnya, salah satu dampak positif dari omnibus law adalah pemangkasan PPh (pajak penghasilan) badan dari 25% menjadi 20%. "Kita berharap akan memberi sinyal positif bagi perusahan. [Terutama] untuk menggairahkan kembali dalam melakukan ekspansi," ujarnya.
Wakil Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pelemahan ekonomi global yang diproyeksi melemah akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Selain itu, pelemahan ekonomi Cina juga perlu diwaspadai mengingat posisinya sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia.
"Kami berharap pada omnibus law baik cipta lapangan kerja dan perpajakan. Harapannya bisa memperbaiki yang lebih banyak mendorong investasi di luar negeri maupun dalam negeri," ucap Shinta.
Oleh karena itu, pihaknya terus mengawal penyusunan RUU Omnibus Law dan pelaksanaannya setelah diterbitkan.
Ketua Industri Manufaktur APINDO, Johnny Darmawan berpendapat, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10% sulit untuk dicapai. Ia menekankan pentingnya hilirisasi komoditas.
"Ke depan pemerintah sudah menyadari. Kita akhirnya sudah tidak ada kata lain selain masuk ke negara industri," tutupnya.
