Jakarta, Gatra.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mempersoalkan penyelenggaraan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 yang akan berlangsung 13-15 Desember mendatang di Kemayoran, Jakarta Pusat. Hal tersebut diucapkan oleh Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi.

Suhaimi mengatakan, musik dan seni tidak dilarang oleh hukum di Indonesia. Menurutnya,  perizinan acara DWP bukan berkaitan dengan selera musik yang diminati sebagian besar masyarakat.

"Jadi bukan karena kita enggak cocok kemudian kita larang. Jadi bukan karena saya enggak berselera lalu saya larang. Kita enak bernegara karena ada patokan-patokan yang kita sepakati bersama," ucapnya saat dihubungi, Kamis (12/12).

Meski demikian, Suhaimi menegaskan, pelaksanaan DWP nantinya harus memperhatikan hukum dan tak boleh melanggarnya. Ia  juga tak mempersoalkan kelompok masyarakat yang menolak acara tersebut karena hal itu wajar dalam negara demokrasi.

"Intinya, jadi monggo bermusik dan seni budaya, tetapi selalu pada aturan yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, belasan orang yang mengaku dari Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota pada Rabu (11/12). Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan acara DWP.

"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," kata Koordinator dalam aksi tersebut, Abdurahman.