Medan, Gatra.com – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menegaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya sekadar salin dan tempel dari program tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan Musa saat rapat TLHP di Medan, Senin (16/12).

Musa Rajekshah mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah dilihat dari mamfaat dan dapat dirasakana masyarakat. Tolak ukur program bukan hanya sebatas serapa anggaran. Karena itu, seluruh jajaran harus membuat program yang baik dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Baca Juga: Suasana Haru Lepas Keberangkatan Agus Adrianto

“OPD tidak hanya sekadar salin dan tempel dari program tahun sebelumnya. Melainkan harus ada inovasi, menyesuaikan program dengan perkembangan zaman. Program yang baik adalah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Dalam penyusunan program capaianya harus manfaat pada masyarakat, tidak hanya pada serapan anggaran. Karena itu tidak sekedar program. Namun harus diukur manfaat dan kebutuhan masyarakat. Sehingga apa yang dicita-citakan pemerintah untuk kemajuan daerah dapat terwujud.

Baca Juga: Jelang Nataru, BI Siantar Sediakan Rp2,6 Triliun

Dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan penanganan kasus pengaduan masyarakat, Musa mengharapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah berjalan tahun depan di Sumut.

Musa juga mengapresiasi kabupaten/kota, OPD, dan BUMD yang telah meraih prestasi tersebut. Namun Wagub mengharapkan ke depan, seluruh OPD dan BUMD tidak lagi memiliki perentase penyelesaian TLHP Inspektorat di bawah 50 %. Tetapi, seluruh OPD dan BUMD mampu menyelesaikannya hingga 100 %.

Baca Juga: Jelang Nataru, HMI Sumut Ajak Masyarakat Jaga Kebersamaan

“Saya harap, kabupaten/kota, OPD dan BUMD mendapat prestasi tidak berpuas diri, hal ini harus terus dipertahankan, ke depan diharapkan juga seluruh OPD dan BUMD dapat menyelesaikan TLHP Inspektorat hingga 100 %,” kata Wagub.

Pada kesempatan tersebut, Musa menyerahkan penghargaan pada kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah (OPD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbaik, dalam presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumut dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat.

Baca Juga: Babi Mati Akibat Hog Cholera Capai 27 Ribu

Sementara itu, inspektur Inspektorat Provinsi Sumut Lasro Marbun menyampaikan, penghargaan tersebut bukan berarti pemerintah kabupaten/kota, OPD dan BUMD harus berpuas diri sampai di situ. Masyarakat adalah tetap yang terpenting.

"Yang harus dijadikan patokan, apakah masyarakat sudah bahagia? Mudah-mudahan masyarakat kita yang 14 juta ini bahagia dengan kerja kita," kata Lasro.