Padang, Gatra.com - Interpelasi yang dikemukakan politisi Partai Gerindra berbuntut panjang. Terkait hal itu, bahkan dipertanyakan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Irwan Prayitno tentang kapasitas Andre Rosiade saat menyampaikan hak interpelasi itu. Pasalnya, hak itu seharusnya disampaikan anggota DPRD Sumbar.
Kendati begitu, menurut Irwan hak interpelasi yang digulir itu bukanlah hal istimewa. Baginya itu hanyalah hal biasa sebagai hak DPRD. Interpelasi amanatnya secara konstitusi anggota DPRD hak anggota DPRD. Namun, sebagai esksekutif Pemprov Sumbar menerima dengan senang hati interpelasi, sebab itu tanggungjawab.
"Andre bicara pengawasan itu sebagai siapa, dia itu anggota DPR RI. Jadi dia harusnya mengawasi menteri, bukan saya gubernur," sebut Irwan menyikapi sejumlah komentar Andre Rosiade, Selasa (17/12) di Padang.
Baca juga: Andre Rosiade Gantikan Posisi NA di DPD Gerindra Sumbar
Menurut alumni Universitas Indonesia (UI), keberangkatannya ke luar negeri sudah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri. Dirinya bahkan harus mengantongi tiga izin untuk bisa berangkat. Mulai dari Kementrian Dalam Negeri, Sekretaris Negara, dan Kementerian Luar Negeri.
Pengakuan Irwan, apapun yang dilakukannya di luar negeri merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, Sumbar tidak bisa hanya berharap dari APBD yang 94 persen sudah judulnya masing-masing. Apalagi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu mencapai enam persen.
Sementara belanja pegawai yang ada di APBD hanya menumbuhkan konsumsi rumah tangga, sehingga tidak cukup menggerakan ekonomi dengan uang yang ada. Maka untuk itu baginya kepala daerah yang berjanji kampanye, tidak mungkin mensejahterakan masyarakat kabupaten/kota yang dipilih dengan hanya APBD.
"Nanti kita jawab, tidak ada yang istimewa. Suatu yang tidak luar biasa, karena itu kegiatan amanat konstitusi, bagi di DPRD. Aneh saja, saya ditegur terkait ke luar negeri. Padahal yang memberikan izin pergi juga Mendagri," kata Irwan.
Menurutnya, solusi untuk membangun Sumbar, kepala daerah harus mencari investor, yakni uang yang bisa masuk ke daerah. Baik melalui kejasama, perdagangan, pariwisata dan investasi. Dengan itu uang masuk, bergulir, pertumbuhan ekonomi naik. Sebaliknya pengangguran berkurang, dan pendapatan masyarakat bertambah.
Baca juga: Jamin Pasokan Listrik, PLN Siap Dukung Investasi di Sumbar
Terkait kerjasama ke luar negeri, sambung Irwan, bukan tidak ada hasilnya. Salah satu bukti menurutnya, tingkat hunian hotel meningkat. Misalnya, di Bukittingi meningkat 90 persen, jauh di atas Jakarta yang berada diangka 50 persen, dan Riau 40 persen. "Nah itu karena upaya promosi selama ini," sebutnya.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Sumbar, Maswar Dedi mengatakan, terhitung September 2019 mencapai 98,22 persen dari target. Pada 2019 Sumbar menargetkan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanamam modal asing (PMA) mencapai Rp4,3 triliun realisasi Rp4,2 triliun.
"PMDN realisasi 78,08 persen. Dengan target Rp2,7 triliun, realisasi Rp2,1 triliun lebih, dan PMA melebihi target, yakni 118,52 persen. Dengan realisasi 142 juta dolar Amerika dari target 120 juta dolar Amerika. Jadi nilai investasi kita melebihi target, hingga September 2019," kata Maswar.
